Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan kartu prakerja yang digagas Presiden RI Joko Widodo mampu mengurangi pengangguran secara signifikan di provinsi setempat.
“Sebentar lagi Presiden meluncurkannya dan harus mampu mengurangi pengangguran,” ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu.
Ia menyampaiikan, angkatan kerja baru di Jatim rata-rata 800 ribu per tahun, sedangkan ada sebanyak 357.553 orang berdasarkan data dinas pendidikan Tahun 2019 merupakan lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang mengonsolidasikan agar sinkron antara angkatan kerja, keahilan dan kebutuhan pasar.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menjelaskan kartu ini akan diberikan biaya pelatihan berkisar Rp 3juta – Rp 7 juta dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau tiga bulan.
Menurut dia, ada dua sektor utama yang menangani kartu prakerja, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Rencananya, lanjut dia, Jatim mendapatkan kuota 100 ribu kartu prakerja dari jalur Kemenaker, lalu dari jalur Kemenko Perekonomian sementara mendapatkan kuota 93 ribu kartu.
Gubernur Khofifah mengakui sudah menyampaikannya ke pimpinan OPD saat rapat terbatas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (6/2).
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim segera berkoordinasi dengan Kemenaker, sedangkan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian,” katanya.
Sedangkan, untuk tim pendukung seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM.
Mantan Menteri Sosial tersebut juga meminta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak segera mengoordinasikan kartu prakerja berbasis digital IT bisa berseiring dengan “Millennial Job Center” (MJC).
“Kartu prakerja ini dicoba untuk dikombinasikan dengan Teaching Factory yang ada di SMK, SMA maupun MA double track,” tuturnya. (ANT/YOG)
