TULUNGAGUNG – Anggota DPRD Tulungagung mendukung pemilihan Wakil Bupati Tulungagung berlangsung transparan. Mereka setuju jika pemilihan calon pendamping Bupati Maryoto Birowo itu mendapat pengawasan KPK atau penegak hukum lainnya.
Pernyataan itu diungkapkan salah satu anggota DPRD Tuluungagung Riska Wahyu Nurvitasari. Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu dengan lantang menyatakan sangat setuju jika harus melibatkan KPK maupun penegak hukum lain dalam pemilihan wakil bupati. Dia menyakini, pengawasan KPK tersebut akan menjadikan Tulungagung kedepan menjadi lebih baik. Pemilihan wakil bupati tak akan berjalan dengan baik jika terus-terusan didasari oleh uang untuk menduduki suatu kursi jabatan tertentu. “Saya rasa sekarang sudah gak jaman memakai uang. Kenapa? karena ini demi Tulungagung yang kedepannya harus jauh lebih baik,” jelas Riska-demikian Riska Wahyu Nurvitasari biasa dipanggil.
Riska yang juga merupakan sarjana pendidikan ini meminta agar tak ada satupun anggota dewan yang memainkan uang dalam pemilihan wakil bupati. Dia berharap tidak terjadi politik transaksional dalam agenda menentukan pemimpin Tulungagung kali ini. Dengan begitu, Kota Marmer akan memiliki pemimpin yang luar biasa dalam memimpin rakyatnya. “Saya yakin, jika tidak pakai uang. Maka pemimpinnya juga akan jujur dan pekerja keras demi rakyatnya,” imbuh Riska.
Diketahui, pemilihan Wakil Bupati Tulungagung perlu melibatkan KPK dan aparat hukum lainnya untuk menghindari politik transaksional. selain itu, dengan pengawasan dari aparat hukum diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat Tulungagung. Wacana itu dilontarkan Pengamat Politik Tulungagung Andreas Sujatmiko.
Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati DPRD Tulungagung Suprapto merespon positif wacana itu. Menurut dia, pihaknya mengaku tidak keberatan jika harus melibatkan pengawasan KPK maupun penegak hukum lain. Hanya saja, pengawasan boleh dilakukan saat rapat paripurna pemilihan wakil bupati. (sir/yog)
