Sorong, 15/6 – Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai memberikan kemajuan besar bagi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh tanah Papua.
Tokoh senior pemerintahan Papua Michael Manufandu dalam webinar bertemakan menakar masa depan Papua, Minggu (14/6) mengatakan bahwa kebijakan Otonomi Khusus oleh pemerintah Indonesia memberikan kemajuan besar bagi tanah Papua.
Menurut dia, kebijakan Otonomi Khusus pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di tanah Papua berkembang maju. Bahkan kewenangan mengatur anggaran dan pemerintah diberikan bagi orang asli Papua.
“Dengan kebijakan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Sekolah, Puskesmas, bahkan Rumah Sakit dibangun di seluruh tanah Papua. Bahkan anak-anak Papua diberikan kesempatan sekolah hingga luar negeri dan menjadi pejabat di seluruh lembaga pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, dia menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tanah Papua tidak berkembang maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa otonomi khusus Papua memberikan kemajuan besar bagi masyarakat Papua.
Dia menjelaskan sejauh ini pembangunan di Papua masih “on the track’ lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lainnya agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Dengan persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional) misalnya, pemerintah membangun venue-venue berkelas dunia. Pembangunan infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.
“Pemerintah selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Kami sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnya, ungkapnya.
Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mariyah juga mengatakan bahwa kebijakan Otonomi Khusus memberikan kemajuan bagi tanah Papua.
“Saya sudah ke beberapa daerah di Papua seperti Sorong dan Jayapura untuk menjalankan tugas. Pembangunan di tanah Papua sangat maju,” ujarnya
Namun, kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kekurangan sehingga perlu dievaluasi kembali agar berjalan dengan baik.
Ditambahkan bahwa guna menyelesaikan permasalahan politik Papua pemerintah harus menjauhi pendekatan kekuasaan. Pendekatan nilai, kebutuhan, dan kepentingan harus diutamakan agar negara benar-benar hadir bagi masyarakat Papua. (ANT/ZA)
