Jakarta, 30/6 – Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan pandemik COVID-19 di Indonesia telah menguji sistem ketahanan nasional termasuk di sektor kesehatan, oleh karena itu masih diperlukan ditingkatkan.
“Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan,” kata Puan dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, yang bertema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, di Jakarta, Selasa.
Dalam webinar itu, hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
Puan mengatakan, pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Asupan gizi yang baik dalam 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.
“Pandemik COVID-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya COVID-19,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, masyarakat juga sebaiknya berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah,” ucapnya.
Menurut Puan, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa.
Maka, perlu memperkuat formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.
Selain itu, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Saat ini jaminan kesehatan Nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan diharap alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujar Puan.
Pemerintah juga harus memperkuat kemampuan riset, inovasi dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
Puan mengaku bersyukur, di tengah pandemik, sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri.
Ke depan, tambah dia, pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta. “Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional,” imbuhnya.
Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN.
“Khususnya, untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutur Puan. (ANT/ZA)
