Presiden Lebanon Aoun Sarankan Jadi Negara Sekuler

BEIRUT – Saat pidato di televisi, Presiden Michel Aoun menyerukan sekulerisasi negara Lebanon. Dia mengakui perlunya perubahan sistem tersebut.

Seperti di lansir dari sindonews.com, rabu, (2/9/2020). Saat berbicara untuk seluruh rakyat, Aoun menyadari aksi demonstran anti-pemerintah sejak Oktober lalu untuk menyerukan perubahan sistem politik.“Pemuda Lebanon menyerukan perubahan.”

“Ya, perlu membangun, memodifikasi, mengubah sistem. Menyerukan jalan yang Anda suka, tapi yang paling dibutuhkan Lebanon untuk mengelola masalahnya dengan jalan baru,” kata dia.

Meski tawaran Aoun itu hanya menyebut sedikit informasi tentang bagaimana sistem dapat diubah melampaui sekulerisasi, langkah itu akan disesuaikan untuk Lebanon yang telah dikelola dengan metode sektarian.

Lebanon memiliki 18 kubu berbeda dan dikelola dengan Kesepakatan Taif yang memberikan posisi kunci pemerintahan pada kelompok agama tertentu sejak 1989.

Sesuai kesepakatan yang mengakhiri perang sipil 15 tahun itu, presiden Lebanon harus dari Kristen Maronit, perdana menteri dipegang Muslim Sunni dan ketua parlemen Muslim Syiah.

Demonstran telah menyerukan perubahan sistem sektarian sejak Oktober tahun lalu di mana para politisi dan pemimpin agama turut memberikan suara atas tuntutan tersebut.

Pada Mei, tokoh Syiah menyerukan penghapusan sistem pembagian kekuasaan yang sudah berusia puluhan tahun saat pidato Idul Fitri. Musfi Syiah Sheikh Ahmad Qabalan mengatakan, “Tidak untuk Kesepakatan Taif, tidak untuk kelompok sekte. Ya untuk negara hukum dan ya untuk negara sebagai lembaga yang kuat.”

Para politisi Lebanon menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk melakukan reformasi setelah ledakan besar di Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan hampir 200 orang dan melukai ribuan orang lainnya.

Pidato Aoun itu muncul menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diperkirakan akan mengungkap rencana untuk kesepakatan politik baru.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menyatakan dia membuka rencana untuk kesepakatan politik baru oleh presiden Prancis.(*)

Bagikan Melalui