Jakarta – Pemerintah menyebut ada enam merek Vaksin Covid-19 yang digratiskan untuk masyarakat umum. Yakni, vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut vaksin gratis itu sebelumnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/9860/2020 yang diteken Menkes Terawan Agus Putranto 3 Desember lalu.
“Ada enam vaksin yang saat ini sudah ditetapkan untuk bisa digunakan. Artinya semuanya tentu dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, dan diberikan gratis,” kata Nadia, Jumat (18/12).
Nadia menjelaskan saat ini pemerintah masih dalam tahapan mematangkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sehingga ia meminta masyarakat untuk sabar dalam menunggu perkembangan informasi vaksinasi dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pemerintah masih menanti keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal pemberian izin darurat penggunaan kandidat vaksin asal perusahaan China, Sinovac, yang didatangkan ke Indonesia dengan jumlah 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12) lalu itu.
“Pedoman sedang dalam proses finalisasi dan penyesuaian dengan kebijakan saat ini ya,” kata dia.
Ke depannya, usai kandidat vaksin Sinovac mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM, serta mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka pihaknya bakal segera memberikan sosialisasi terkait vaksin gratis kepada seluruh warga tanah air.
“Sosialisasi dilakukan, menunggu izin BPOM dan MUI,” pungkas Nadia.
Sebelumnya, pada Rabu (16/12), Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona bagi masyarakat. Pemberian vaksin ini pun tak terkait kepersertaan aktif BPJS Kesehatan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai perlu ada rincian aturan soal merek vaksin yang gratis.
“Ketika digratiskan, ini untuk yang mana? Sinovac saja atau bagaimana? Harus ada koordinasi karena jangan sampai perspesi publik merek apapun harus gratis. Koordinasi harus dilakukan pemerintah dan komunikasi publik,” tandasnya.
(CNN/ZA)
