Lintas7News.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai tindakan Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang terlibat dalam kudeta partainya tidak ksatria.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Moeldoko, kata dia, selalu mengelak dirinya terlibat dalam kudeta. Namun sekarang, Moeldoko setuju diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dari hasil KLB yang dinilai ilegal.
“Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukan lah sikap yang ksatria. Bukan juga sikap yang perilaku sebagai contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, juga generasi muda Indonesia,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, dikutip Sabtu (6/3).
Menurutnya, seluruh bantahan Moeldoko atas keterlibatannya dalam kudeta runtuh saat menerima pinangan tersebut. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan tindakan Moeldoko tidak mencerminkan sikap teladan.
“Katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat. Faktanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal demokrat,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia menyatakan bahwa Moeldoko merupakan ketua umum abal-abal. Pasalnya, KLB tersebut diselenggarakan secara ilegal lantaran tak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
“Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kejadian menjadi Ketua Umum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal,” tegas AHY.
Selain itu, AHY juga meyakini para kader dan mantan kader yang berada di Sumut itu tidak mungkin berani menggelar KLB tanpa dukungan Moeldoko. Artinya, sejak awal motif dan keterlibatan Moeldoko tidak berubah, yakni ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
“Serta jauh dari moral dan etika politik. Saya persilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut,” katanya.
Dalam pidato tersebut, ia juga mengecam penyelenggaraan KLB tersebut. Ia menyatakan akan menyeret seluruh orang yang terlibat membuat gelaran KLB Demokrat ke ranah hukum.
“Mengingat para pemimpin di tingkat DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa atas nama DPD, DPC, saya pastikan surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu,” katanya.
Untuk diketahui, KLB di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.
Hingga kemudian, dalam KLB, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina. KLB juga memutuskan AHY demisioner dari ketua umum. Tak ketinggalan, KLB pun mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya diterbitkan DPP.
DPP Demokrat sendiri menganggap KLB di Deli Serdang itu ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
(CNNIndonesia/ZA)
