Lintas7News.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terombang ambing opini yang tidak relevan saat memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Menurut Mahfud, pilihan Jokowi sudah mantap dan tepat sesuai hak perogratifnya sebagai presiden.
“Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan,” kata Mahfud dalam pesan tertulis.
Ia mengatakan pertimbangan Jokowi memilih Andika sebagai Panglima TNI mengacu pada tantangan dan kebutuhan aktual yang menyeluruh saat ini.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Secara pribadi, Mahfud yakin kualitas Andika dari sisi kompetensi dan profesionalitas. Menurutnya, jika jabatan seorang prajurit TNI sudah sampai ke Kepala Staf baik Darat, Udara, dan Laut pasti prajurit tersebut merupakan yang terbaik dari matranya.
“Dari sudut kompetensi dan profesionalitas saya yakin Jenderal Andika sangat berkualitas,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud mengaku merasa cocok bekerjasama dengan Andika selama dua tahun ia menjabat sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, hubungannya dengan Andika hanya tinggal meneruskan kerja sama yang telah dilakukannya dengan Panglima TNI sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ia menilai baik Hadi maupun Andika sama-sama tentara yang humanis. Ia juga berujar Andika merupakan sosok yang profesional dan tegas namun penuh senyum.
“Bagi saya sebagai Menko Polhukam yang sudah dua tahun bekerjasama dengan Pak Andika rasanya cocok,” mata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden (Surpres) yang memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Surpres tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno ke DPR.
“Presiden usulkan satu nama untuk mendapat persetujuan. Karena itu Pak Mensesneg, Presiden menyampaikan Surpres mengenai usulan calon Panglima atas nama Jenderal Andika Perkasa,” ujar Ketua DPR Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).
(CNNIndonesia/RI)
