Lintas7news.com – Setelah melaksanakan misi perdamaian ke Ukraina-Rusia, Presiden Joko Widodo dan rombongan terbang ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan kunjungan kerja, Jumat (1/7).
Jokowi dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, UEA sekitar pukul 02.15 dini hari.
Saat turun dari pesawat, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohammed Al Mazroei, Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis beserta istri, dan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdullah Aldhaheri,
Dikutip laman Sekretariat Presiden RI, terlihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Atase Pertahanan di KBRI Riyadh, Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi beserta istri turut mendampingi lawatan Jokowi ke Abu Dhabi.
Sehari di UEA, Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan pebisnis dan investor UEA dan Pangeran Mohamed bin Zayed (MbZ) selaku presiden UEA dan Emir Abu Dhabi.
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada Jumat sore.
Sementara itu, Menhan Prabowo dijadwalkan melakukan beberapa pertemuan yakni bertemu dengan Menhan UEA Mohammed Ahmed Al Bowardi dan kunjungan ke Universitas Militer Zayed.
Prabowo juga turut memboyong sejumlah petinggi perusahaan Indonesia di antaranya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Len Industri.
“Kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan,” ujar Prabowo melalui rilis Kemhan.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Prabowo dan Menhan UEA juga menandatangani protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan antara kedua negara. Kerja sama ini bertujuan memajukan dan mengembangkan hubungan bilateral di industri pertahanan serta merencanakan dan mengembangkan kemampuan industri yang saling menguntungkan.
Dalam protokol tersebut terdapat beberapa cakupan di antaranya adalah merumuskan strategi meningkatkan keselarasan perencanaan strategis industri pertahanan kedua negara dan merumuskan kebijakan untuk memungkinkan penelitian dan pengembangan bersama, produksi bersama, pemasaran internasional, program offset nasional, izin teknologi, penyediaan bakat internasional, dan investasi SDM.
(CNNIndonesia/NB)
