Lintas7news.com – Temuan ribuan kilogram beras bantuan sosial (bansos) Presiden yang dikubur di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, membuat geger warga. Polisi pun tengah mengusut temuan beras itu dan menyelidiki ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan beras bansos yang dikubur di Depok tidak terjadi dalam periode jabatannya. Menurut dia, setelah dilantik sebagai Menteri Sosial pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo memintanya untuk menyalurkan bantuan sosial selain bentuk barang.
“Jadi yang jelas itu bukan zaman saya, karena waktu saya jadi menteri, Bapak Presiden sudah menyampaikan ‘Bu Risma, jangan bantuan berupa barang,” kata Risma.
Karena itu, lanjut Risma, Kemensos pun menyalurkan bantuan berupa uang. Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan peraturan presiden.
“Itu salah satu dan itu memang aturannya boleh di perpres tentang bantuan itu boleh dalam bentuk uang dan barang,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemensos RI Dadang Iskandar. Dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8), mengatakan pihaknya tak menemukan logo ataupun label Kemensos di kemasan paket bansos.
Menurut dia, pihaknya telah memberi label ‘bantuan presiden melalui Kemensos’ pada setiap kemasan beras yang disalurkan kepada masyarakat.
“Kami sudah lihat yang 20 kg tidak ada (label Kemensos),” kata Dadang di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Kemudian, pada kesempatan itu, Risma menyebut beras bansos Presiden yang dikubur di Depok kehujanan saat sedang dalam perjalanan.
Ia mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginstruksikan agar bansos yang dibawa oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diganti.
“Barangnya kehujanan, sehingga saat itu diputuskan menurut Pak Menko untuk diganti berasnya. Mereka harus mengganti, karena meskipun mereka tidak tahu kualitas beras itu seperti apa tapi dia sudah kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya,” katanya.
Menurut Risma, jika jumlah beras bansos sebanyak itu tidak diganti dan disalurkan Kemensos, Dilansir dari CNNIndonesia.com – pasti akan ada komplain dari berbagai pihak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Kemensos, beras yang mengalami kendala saat pengiriman itu telah diganti oleh JNE selaku penyedia jasa transporter bansos tersebut.
“Jangankan sebanyak itu di tempat kami yang selama saya menjadi menteri, satu orang tidak menerima saja dia komplain. Apalagi sebanyak itu pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima. Artinya memang kemudian diganti sepertinya tadi disampaikan diganti karena saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti,” ujar dia.
Adapun menurut polisi total beras bansos yang dikubur mencapai 3.675 kilogram. Total beras tersebut terbagi dalam 289 karung beras dengan ukuran 5, 10, dan 20 kilogram.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Mensos Risma tidak lepas tanggung jawab soal temuan beras bansos yang dikubur di kawasan Depok.
Menurut Ace, bansos dari pemerintah harus dilihat secara kelembagaan siapa yang memiliki kebijakannya.
“Bansos itu ya harus dilihat secara kelembagaan siapa yang memiliki kebijakannya,” ucap Ace.
“Harusnya tetap diselidiki dari temuan itu, sehingga bisa ketahui timbunan beras bansos ini seperti apa dan terjadi saat mensos-nya siapa,” tambahnya
(CNNIndonesia/NB)
