Blitar, Lintas7news.com — Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Diantaranya Fraksi GPN (Gerakan Pembangunan Nasional) DPRD Kabupaten Blitar. Pasalnya, Tim bentukan Bupati Blitar Rini Syarifah tersebut, keberadaanya kurang bermanfaat dan terindikasi memboroskan anggaran.
Melihat hal tersebut, DPRD Kabupaten Blitar melalui Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) mendesak Bupati Blitar Rini Syarifah membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID). Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi-GPN Ansori Baidlowi saat menyampaikan pandangan umum fraksinya di dalam forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (12/09/2022) malam.
Ansori Baidlowi mengatakan, sejauh ini berdasarkan pantauan dan masukan dari berbagai pihak, jika keberadaan TP2ID justru menimbulkan praktik tumpang tindih dan terindikasi hanya pemborosan anggaran, serta kurang memberi manfaat ketika bekerja di lapangan.
“Fraksi GPN mengusulkan kepada saudara bupati agar keberadaan TP2ID untuk ditinjau kembali. Kalau memang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat dibubarkan saja, supaya kita konsisten mendengarkan saran dan masukan dari tim anggaran dari SKPD dan orang-orang terkait yang masuk dalam pemerintahan ini,” kata Ansori Badlowi.
Desakan pembubaran TP2ID tidak hanya dari kalangan DPRD Kabupaten Blitar saja, namun dari elemen masyarakat seperti LSM GPI juga menginginkan agar TP2ID dibubarkan.
Menurut Ketua LSM GPI Joko Prasetya, kinerja TP2ID sampai saat ini tidak nampak. Selain itu, orang-orang yang berada di TP2ID tersebut, digaji melalui APBD yang justru menimbulkan pemborosan anggaran.
“Hingga saat ini, TP2ID belum ada kontribusi positif yang nyata bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Joko menambahkan, dengan adanya TP2ID tersebut, malah membebani APBD. Karena para honorer atau tenaga dari TP2ID digaji dari APBD Kabupaten Blitar.
“Ini justru membebanii APBD. Sementara kinerjanya sampai saat ini belum nampak dan tidak kelihatan. Sebaiknya TP2ID ini dibubarkan saja,” tegasnya.
Sementara Bupati Blitar Rini Syarifah dalam merespon desakan beberapa pihak atas pembubaran TP2ID mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi keefektifan keberadaan TP2ID.
“Kami akan menjawab secara lengkap melalui rapat paripurna atas pandangan umum fraksi-fraksi,” jelas Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar.
Mak Rini menambahkan, catatan-catatan untuk TP2ID menjadi atensinya untuk memberikan sikap atas eksistensi TP2ID yang dinilai belum ada manfaat dan terindikasi pemborosan anggaran daerah.
“Akan kita evaluasi ya untuk keefektifan TP2ID. Nanti kita maksimalkan peran TP2ID ini, untuk perbaikan inovasi di Kabupaten Blitar. Saat ini masih kita evaluasi,” pungkas Bupati Blitar.
(oas)
