Momen Penting : Heru Budi dan Pj Gubernur Jabar Ikuti Arahan Jokowi di IKN.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di IKN. (tangkapan layar).
LINTAS7NEWS – Sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, kini berkumpul di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara. Mereka hadir untuk mendengarkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arah dan kemajuan pembangunan IKN. Acara ini merupakan momen penting untuk membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi besar IKN serta memperkuat kerjasama antar daerah.
Pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.39 Wita, di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, para gubernur, bupati, dan wali kota mulai tiba. Mereka mengenakan pakaian dinas berwarna cokelat, bersiap untuk mengikuti pengarahan dari Presiden Joko Widodo.
baca juga : Investasi Rp56,2 Triliun Masuk ke IKN : Jokowi Paparkan Langkah Besar Pembangunan.
Para gubernur, bupati, dan wali kota mulai mengambil tempat duduk di kursi yang telah disediakan di Istana Garuda. Di antara mereka, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sudah hadir di lokasi, siap untuk mengikuti pengarahan dari Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seperti yang telah diumumkan, Presiden Joko Widodo akan memulai dengan menggelar rapat bersama para bupati dan wali kota. Setelah sesi tersebut, beliau akan melanjutkan pertemuan dengan para gubernur. Urutan ini bertujuan untuk menyampaikan pengarahan terkait perkembangan dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
baca juga : Kualitas Udara IKN Diklaim Jokowi Lebih Unggul dari Singapura.
Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan komprehensif kepada bupati, wali kota, dan gubernur dalam pertemuan ini. Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penekanan pada perlunya menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Jokowi akan menggarisbawahi pentingnya bagi semua kepala daerah untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama periode pemilihan, guna memastikan proses pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan tanpa adanya pengaruh politik yang merugikan.**
(SD)
