LINTAS7NEWS – Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya di depan Kongres pada Selasa malam (4/3/2025) mengenai Greenland memicu reaksi keras dari pejabat Greenland dan Denmark. Dalam pidatonya, Trump mengatakan kepada Kongres bahwa jika Greenland memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat, negara tersebut akan disambut dengan hangat. Trump juga mengungkapkan pernyataan kontroversial yang langsung menarik perhatian, “Saya pikir kita akan mendapatkannya. Dengan cara apa pun, kita akan mendapatkannya.” Pernyataan ini disertai dengan tawa dan tepuk tangan dari beberapa anggota Kongres, termasuk Wakil Presiden JD Vance yang duduk di belakang Trump.
Namun, pernyataan tersebut segera mendapatkan kecaman tajam dari pejabat Greenland. Menteri Sumber Daya Alam Greenland, Naaja Nathanielsen, menyatakan bahwa pernyataan Trump menunjukkan ketidakpedulian terhadap kedaulatan dan hak-hak rakyat Greenland. “Pernyataan seperti itu adalah bentuk ketidakrespekkan terhadap kami sebagai bangsa, hubungan historis kami dengan tanah ini, serta terhadap institusi demokrasi kami,” ujar Nathanielsen. Dia juga menegaskan bahwa meskipun Greenland terbuka untuk kerja sama internasional dan potensi perdagangan dengan AS, pernyataan Trump yang merendahkan kedaulatan mereka sangat tidak diterima.
baca juga : Presiden AS Donald Trump Dimakzulkan DPR
Selain itu, Nathanielsen menegaskan, “Mendengar anggota legislatif AS tertawa mendengar pernyataan seperti ‘kita akan mendapatkannya dengan cara apa pun’ adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Kami dengan tegas menolak ide Greenland menjadi bagian dari AS, menjadi negara bagian AS, atau menjadi bagian dari bentuk kolonialisme apa pun.” Ia menambahkan bahwa AS telah memberikan sinyal yang sangat salah mengenai bagaimana negara besar seharusnya memperlakukan sekutu-sekutu mereka, serta mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara-negara kecil.
Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, ikut memberikan pernyataan tegas di media sosial, menegaskan bahwa Greenland adalah negara yang independen dan tidak akan tunduk pada tekanan atau klaim dari negara manapun. Egede menulis, “Kalaallit Nunaat adalah milik kami,” menggunakan nama asli Greenland dalam bahasa Inuit. Ia mengingatkan dunia bahwa rakyat Greenland tidak ingin menjadi warga negara AS atau Denmark. “Kami bukan orang AS atau orang Denmark; kami adalah Kalaallit. Kami bukan komoditas yang bisa dijual atau diambil begitu saja. Masa depan kami akan ditentukan oleh kami sendiri di Greenland,” tulis Egede.
Pernyataan serupa juga datang dari pemerintah Denmark, yang masih memiliki kendali atas kebijakan luar negeri dan keamanan Greenland. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa keputusan tentang masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland. “Kami sangat menghormati keputusan rakyat Greenland mengenai masa depan mereka. Namun, kami juga berharap dapat mempertahankan persemakmuran ini karena saya percaya bahwa hubungan kami dengan Greenland dan AS saling menguntungkan,” ujar Frederiksen. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian Denmark dan Greenland agar keduanya dapat menghadapi tantangan global secara lebih efektif.
baca juga : Donald Trump Junior Sebut Joe Biden Capres China
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Denmark, Berlingske, pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 85% warga Greenland menentang ide agar Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Mayoritas warga lebih memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh dari Denmark dan mengelola masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan negara besar seperti AS.
Pernyataan Trump ini terjadi menjelang pemilu penting yang akan diadakan di Greenland pada 11 Maret 2025. Pemilu tersebut akan menjadi momen penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Greenland, termasuk hubungan mereka dengan AS, serta langkah-langkah menuju kemungkinan kemerdekaan dari Denmark. Kemenangan bagi kelompok yang mendukung kemerdekaan atau hubungan lebih dekat dengan Denmark dapat memperkuat posisi Greenland untuk menentukan masa depannya tanpa campur tangan negara lain.**
(SD)