LINTAS7NEWS – Keputusan kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol) TNI AD yang diumumkan pada Maret 2025 terus menuai kritik tajam, terutama terkait keadilan dan prinsip meritokrasi dalam sistem TNI. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah promosi ini benar-benar didasarkan pada pencapaian dan prestasi individu atau apakah faktor politik dan jabatan sipil yang diemban Teddy turut mempengaruhi keputusan tersebut.
Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, menilai bahwa promosi pangkat ini bisa merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI. Menurutnya, banyak prajurit yang sudah berprestasi dan berjasa di lapangan, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti Teddy. Ia mengkritik keputusan ini sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan dan menekankan bahwa keputusan ini tidak seharusnya mengabaikan kontribusi para prajurit di medan perang yang seringkali mempertaruhkan nyawa mereka. Ardi mendesak agar promosi ini dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem TNI.
baca juga : Aksi Tawuran Tewaskan Remaja di Kemayoran,18 Orang di Tahan
Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, juga menegaskan bahwa kenaikan pangkat dalam TNI biasanya dilakukan secara rutin setiap dua kali setahun pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kenaikan pangkat yang dilakukan dengan percepatan khusus untuk Mayor Teddy, kata Hasanuddin, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI. Ia juga mempertanyakan apakah percepatan kenaikan pangkat ini hanya berlaku untuk Teddy atau akan diterapkan juga untuk seluruh prajurit yang memenuhi syarat.
Kritik yang muncul semakin memicu ketegangan dalam perdebatan ini, terutama mengenai apakah keputusan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi prajurit lain yang memiliki prestasi serupa. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini menunjukkan bahwa sistem kenaikan pangkat di TNI bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti jabatan sipil dan hubungan politik.
Namun, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, berusaha memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa promosi pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di TNI. Jenderal Maruli menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Teddy selama bertugas di militer, serta pertimbangan dari Pimpinan TNI. Ia menambahkan bahwa promosi ini juga merujuk pada peraturan internal TNI yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi keputusan tersebut.
baca juga : Presiden Gelar Rapat Kabinet secara Daring
Sementara itu, di media sosial dan berbagai forum publik, debat mengenai promosi ini terus berkembang. Banyak yang mendukung promosi tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi Teddy dalam dunia militer dan sipil. Namun, kekhawatiran juga muncul, terutama terkait dengan potensi konflik kepentingan yang bisa muncul akibat penggabungan posisi sipil dan militer dalam satu individu.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini mempengaruhi hubungan antara sektor militer dan sipil di Indonesia. Beberapa pihak khawatir bahwa penggabungan jabatan sipil dan militer dalam satu individu akan menimbulkan ketegangan dan mengaburkan batasan yang jelas antara keduanya. Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kedua sektor yang sangat vital ini.
Sebagai respons terhadap protes tersebut, sejumlah pihak mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara rinci prosedur yang digunakan dalam pengangkatan dan promosi pangkat, agar publik dapat memahami dasar hukum dan mekanisme yang digunakan.
Pada akhirnya, apakah keputusan ini akan dipertahankan atau dibatalkan, masyarakat berharap bahwa apapun keputusan yang diambil, itu harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem militer dan pemerintahan di Indonesia.**
(sd)
