LINTAS7NEWS – Pada Kamis, 27 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama sejumlah pejabat tinggi negara, secara resmi membayar zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta. Pembayaran zakat ini menunjukkan dukungan para pemimpin negara terhadap pengelolaan zakat yang sah dan transparan, serta menegaskan pentingnya kewajiban berzakat dalam Islam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
Acara pembayaran zakat ini berlangsung di Istana Negara, di mana Baznas menyediakan meja khusus untuk memudahkan para pejabat negara dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Prabowo dan Gibran melakukan pembayaran zakat mereka langsung di tempat yang disediakan. Prabowo memilih untuk membayar zakat dengan metode non-tunai, sementara Gibran juga memilih cara yang serupa.
Selain Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir dan ikut membayar zakat mereka pada kesempatan ini. Tujuh meja zakat disediakan di Istana Negara, yang dapat digunakan oleh para menteri dan pejabat eselon 1 lainnya. Setelah Prabowo dan Gibran membayar zakat, Prabowo kemudian mengajak para menteri dan kepala lembaga untuk mengantri dan melakukan pembayaran zakat mereka, baik secara tunai maupun non-tunai.
baca juga : Prabowo Subianto Jadi Nama Tunggal Capres Usungan Kader Gerindra
Beberapa pejabat yang turut membayar zakat melalui Baznas antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Agama KH Nasaruddin Umar. Selain itu, juga tampak hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Meskipun jumlah zakat yang dibayarkan oleh Prabowo dan Gibran tidak diungkapkan secara rinci, acara ini mencerminkan pentingnya membayar zakat melalui saluran yang tepat, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik dan disalurkan secara adil kepada yang membutuhkan. Baznas memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul akan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
baca juga : Kapolres Blitar Bagikan Zakat Fitrah Kepada Masyarakat
Selain itu, Baznas juga mengungkapkan bahwa potensi zakat fitrah untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp8,6 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah total populasi Muslim Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa, dengan memperhitungkan harga rata-rata beras di setiap provinsi yang sekitar Rp14.337 per kilogram. Jika dikelola dengan baik, zakat fitrah ini bisa menjadi salah satu instrumen yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan Baznas, Zainulbahar Noor, menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga zakat lainnya, Baznas berharap bisa mengoptimalkan pengumpulan zakat pada tahun 2025 dan mencapai proyeksi pengumpulan sebesar Rp758 miliar. Baznas juga akan memperketat pengawasan dalam pengelolaan dana zakat agar setiap dana yang terkumpul dapat disalurkan tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
baca juga : Ma’ruf Amin Jadi Presiden Selama Jokowi di Eropa
Zainulbahar Noor mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah mereka melalui lembaga zakat resmi seperti Baznas, yang telah memiliki sistem yang jelas dan transparan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik (penerima zakat). Ia juga mengingatkan bahwa zakat fitrah bukan hanya kewajiban ibadah di bulan Ramadan, tetapi juga merupakan solusi sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan pengelolaan zakat yang optimal, Zainulbahar berharap zakat dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi juga untuk memperkokoh struktur ekonomi sosial di Indonesia.**
(sd)
