Lintas7News.com – Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai Indonesia idealnya menerapkan lockdown atau karantina wilayah lantaran marak ditemukan varian baru virus corona (Covid-19).
Dilansir dari CNNIndonesia.com Dicky menyebut opsi lockdown menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi penyebaran mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Namun di sisi lain, opsi lockdown juga akan mengorbankan sektor ekonomi Indonesia.
“Sebetulnya kondisinya mengharuskan kita lockdown, tapi kalau dilakukan masyarakat repot. Dampak terhadap sektor ekonomi-sosial itu akan semakin besar,” kata Dicky, Jumat (12/3).
Dicky menilai pelonggaran kegiatan masyarakat bisa memperparah pandemi di tanah air. Menurutnya pembatasan kegiatan justru perlu lebih diperketat meski ada dampak ekonomi yang harus ditanggung.
“Kalau dilonggarkan semuanya, artinya kita menggali lubang kubur sendiri, kita membuat strain baru yang merugikan itu akan leluasa menyebar, termasuk timbulnya virus made in indonesia yang merugikan,” ucapnya
Namun Dicky menegaskan opsi lockdown ini akan percuma jika tidak dibarengi dengan upaya pemutusan rantai penularan berupa testing-tracing-treatment (3T) yang masif di setiap daerah.
Opsi lockdown, lanjutnya, mungkin tak akan diambil pemerintah karena ada opsi lain yang bisa dilakukan, yakni peningkatan 3T.
Masyarakat juga diminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini, Dicky menyinggung peran pemerintah supaya melakukan komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat tidak lelah menerapkan protokol kesehatan di berbagai kesempatan.
“Sehingga sekarang kalau saya menyarankan, mau PPKM mikro atau apapun namanya ya enggak apa-apa tapi prinsipnya dia harus memperkuat 3T dan 3M,” ujar Dicky.
Sebagaimana diketahui, varian baru virus corona B117 dan varian N439K telah ditemukan di Indonesia. Mutasi virus ini juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan memperpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021 untuk mencegah penularan Covid-19 lebih masif. PPKM Mikro juga diperluas ke tiga provinsi di luar Jawa dan Bali.
Tiga provinsi yang juga ikut melaksanakan PPKM Mikro adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Sejumlah pembatasan yang diterapkan pada PPKM Mikro kali ini masih sama. Seperti, 50 persen karyawan perkantoran bekerja dari rumah alias WFH. Restoran maksimal menampung 50 persen pengunjung yang makan di tempat. Pusat perbelanjaan tutup maksimal 21.00.
Kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan di rumah. Tempat ibadah hanya boleh diisi 50 persen. Begitu pula dengan fasilitas umum. Sejumlah sektor esensial diperbolehkan beroperasi 100 persen. Kegiatan konstruksi juga boleh berjalan 100 persen selama PPKM Mikro.
(CNNIndonesia/ZA)
