Lintas7news.com – Massa mahasiswa sejumlah universitas Jawa Timur yang mengatasnamakan dirinya Aliansi BEM Surabaya, bakal menggelar aksi demonstrasi, pada 14 April 2022 mendatang.
Korlap Aksi Aliansi BEM Surabaya, S Andre Prasetyo Utomo mengatakan hal itu merupakan keputusan bersama hasil konsolidasi mahasiswa se-Surabaya pada Minggu (10/4) kemarin.
Ia menyebut dalam aliansi ini tergabung hampir seluruh BEM universitas yang ada di Surabaya. Sebagian besar mereka, sepakat akan turun ke jalan pada 14 April mendatang.
“Kawan-kawan Aliansi dan mahasiswa se-Surabaya bersepakat untuk turun lapangan pada tanggal 14 April 2022 dengan tujuan Aksi DPRD Jatim,” kata Tomo, Senin (11/4).
Ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan Aliansi BEM Surabaya pada aksi tersebut. Pertama mereka mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Berikutnya Aliansi BEM Surabaya mendesak agar pemerintah mewujudkan reforma agraria dengan sebenar-benarnya, untuk keadilan sosial bagi masyarakat.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, disusul kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar.
“Ada kelangkaan Pertalite yang notabenenya sekarang bahan bakar pokok utama, karena murah tapi langka, terus Solar juga seperti itu,” kata dia.
Dilansir dari CNNIndonesi.com – Toni yang merupakan Mahasiswa UPN Veteran Jatim ini mengatakan, pihaknya juga memprotes ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga sejumlah bahan pokok. Salah satunya ialah minyak goreng. Selanjutnya mereka juga menolak kenaikan PPN 11 persen yang memberatkan ekonomi rakyat.
“Kami meminta pemerintah untuk mengambil peran menstabilkan harga minyak goreng, dan meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng,” ucapnya.
Sementara itu, penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, kata Tomo, sudah bukan lagi menjadi tuntutan utama mahasiswa. Sebab Presiden Joko Widodo, menurut mereka, sudah dengan tegas menolak rencana itu.
Bagi Mahasiswa Surabaya, saat ini, kondisi perekonomian masyarakat jauh lebih memiliki urgensi untuk disuarakan pada aksi besok.
“Karena kondisinya sudah jelas dan sudah ada statement dari Pak Jokowi terkait dengan penundaan pemilu tidak akan terjadi, dan soal penundaan beliau juga menolak,” ucapnya.
(CNNIndonesia/RI)
