LINTAS7NEWS – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg yang sebelumnya dilarang beroperasi. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kelangkaan gas LPG melon yang belakangan ini mengundang kekhawatiran masyarakat.
Dasco menjelaskan bahwa setelah berkomunikasi dengan Presiden, Prabowo memerintahkan kepada ESDM untuk mengizinkan pengecer gas LPG 3 kg kembali berjualan mulai hari ini. “Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM agar pengecer yang ada bisa berjualan kembali, dan ini akan dilakukan secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
baca juga : LPG Langka, Warga Berebut Gas Elpiji 3 Kg
Dasco juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan pengecer sebelumnya bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo. “Keputusan untuk membatasi pengecer bukan berasal dari Presiden, melainkan keputusan yang diambil berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Namun, setelah memantau perkembangan terkini, Presiden memutuskan untuk turun tangan agar pengecer bisa kembali beroperasi,” jelas Dasco.
Meski isu kelangkaan gas LPG 3 kg beredar di masyarakat, Dasco menegaskan bahwa stok LPG saat ini dalam keadaan aman dan tidak ada kekurangan pasokan. “Stok LPG 3 kg aman, tidak ada kelangkaan. Pasokan gas melon ini tetap terjamin dan cukup,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengurangi volume maupun subsidi gas LPG 3 kg, melainkan berusaha memperbaiki sistem distribusi agar subsidi dapat tepat sasaran. “Pemerintah bersama Pertamina terus berupaya untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).
Namun, Bahlil mengakui bahwa penjualan LPG di tingkat pengecer sulit dikendalikan, yang menyebabkan harga jual menjadi lebih mahal dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, Bahlil mengusulkan agar status pengecer diubah menjadi sub pangkalan. “Kami menyarankan agar pengecer menjadi sub pangkalan. Ini akan memudahkan pengawasan harga agar LPG 3 kg dijual dengan harga yang lebih terkontrol,” ungkapnya.
Bahlil juga meminta masyarakat untuk bersabar selama masa transisi pengalihan status pengecer menjadi sub pangkalan. “Kami mohon masyarakat memberikan waktu sedikit saja untuk menyelesaikan transisi ini. Kami sedang berusaha agar distribusi LPG lebih baik dan harga tetap terjangkau,” ujar Bahlil.
baca juga : Sri Langka Darurat BBM-Gas LPG, Warga Beralih Pakai Kayu Bakar
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan resmi agar dapat memperoleh harga yang sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Kami akan terus mendukung kebijakan pemerintah dan memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.**
(SD)
