TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tulungagung merespon positif wacana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung. Mereka setuju adannya pengawasan dari KPK atau penegak hukum lainnya saat paripurna pemilihan, bukan saat voting.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati DPRD Tulungagung Suprapto. Menurut dia, pihaknya mengaku tidak keberatan jika harus melibatkan pengawasan KPK maupun penegak hukum lain. Hanya saja, pengawas boleh dilakukan saat rapat paripurna pemilihan wakil bupati. Ada dua tahapan dalam pemilihan tersebut. Pertama, saat dilakukannya voting atau pemungutan suara. Sedangkan tahap kedua yaitu saat rapat paripurna. Karena mengedepankan asas luber, proses voting akan dilaksanakan tertutup sehingga tidak perlu ada pengawasan. “Apa boleh voting tertutup kok ada orang lain yang tau. Jadi, tidak rahasia namanya,” tegas Suprapto.
Jika voting dilaksanakan tertutup, berbeda dengan rapat paripurna pemilihan wakil bupati yang bakal digelar terbuka untuk umum. Saat paripurna itulah, pansus merasa tak ada masalah jika ada pengawasan dari KPK atau aparat penegak hukum lain. “votingnya tertutup, tapi rapat paripurna dalam rangka pemilihan wakil bupati itu akan terbuka untuk umum. Bahkan akan disiarkan langsung lewat media. Jadi pada dasarnya tak masalah jika melibatkan pengawas,” jelas politisi dari PDIP ini.
Diketahui, pemilihan Wakil Bupati Tulungagung perlu melibatkan KPK dan aparat hukum lainnya untuk menghindari politik transaksional. selain itu, dengan pengawasan dari aparat hukum diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat Tulungagung.
Wacana itu dilontarkan Pengamat Politik Tulungagung Andreas Sujatmiko. Menurutnya, pemilihan Wakil Bupati Tulungagung perlu pengawasan agar berjalan fairplay. Tak hanya itu, pemilihan yang transparan nantinya akan membawa Tulungagung menjadi yang lebih baik. Sebab, wakil bupati terpilih akan bekerja sepenuh hati karena tanpa tekanan. Apalagi, pemilihan wakil bupati menjadi momentum yang baik bagi DPRD untuk membangun kepercayaan masyarakat agar tetap bagus. Terlebih, paska penggeledahan KPK di kantor DPRD Tulungagung pada bulan lalu. (sir/yog)
