Tulungagung – Sebanyak 41 anggota DPRD Tulungagung, Selasa (24/3) diambil sampel darahnya oleh tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUD dr. Iskak demi mendeteksi ada atau tidaknya penyakit menular dalam tubuh mereka pascapulang dari serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke Bali, Semarang dan Klaten.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan pemeriksaan sampel darah tersebut murni inisiatif para anggota dewan. “Kami sadar profesi sebagai wakil rakyat itu posisi yang berisiko, karena tugas dan tanggung jawab kami untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga pemeriksaan sampel darah ini diperlukan,” katanya menjelaskan.
Sebenarnya tidak ada legislator yang dilaporkan sakit. Namun karena para wakil rakyat ini barusan melakukan perjalanan dinas (kunjungan kerja) di sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah, seperti Yogyakarta, Gianyar-Bali, Semarang dan Klaten-Jawa Tengah, pemeriksaan kesehatan mutlak perlu dilakukan.
“Langkah ini juga sebagai bentuk edukasi pada masyarakat, bahwa pemeriksaan kesehatan sangat penting,” katanya.
Marsono menyatakan, demi mempertimbangkan wabah COVID-19, pihaknya telah memutuskan untuk menunda seluruh agenda kunjungan kerja (kunker) yang masuk maupun ke luar daerah sesuai instruksi pemerintah. “Sesuai Surat Edaran Bupati, kami sepakat tidak menerima kunjungan maupun melakukan kunjungan pada rapat bamus,” katanya.
Kasi Informasi dan Pemasaran RSUD dr Iskak Tulungagung Moch. Rifai mengatakan cek darah ini merupakan permintaan dari DPRD untuk memastikan kesehatan para legislator. Sebab, sebelumnya mereka telah melakukan sejumlah kunjungan kerja di beberapa daerah yang menjadi daerah sebaran.
Namun karena rapid test COVID-19 belum datang, cek darah yang dilakukan kali ini hanya pemeriksaan dengan procalsitonin, yakni lebih memastikan apakah darah mereka terdapat bakteri atau virus. Jika ada, tentu akan ada pemeriksaan lebih lanjut, untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.
“Virus itu macam-macam, seperti hepatitis, tetanus, dan sebagainya. Kalau khusus COVID-19, hingga sekarang alat rapid test dari pemerintah belum diterima. Begitu juga pengadaan sendiri juga belum datang,” katanya. (ANT/YOG)
