TULUNGAGUNG – Rawan terjadinya tumpang tindih pemberian bansos menjadi atensi PDI Perjuangan Tulungagung. Untuk itu, Pemkab Tulungagung diminta melakukan labeling bagi penerima bantuan.
Ketua DPC PDI-P Tulungagung Susilowati mengatakan, saat ini tengah ramai situasi di masyarakat terkait bansos dari pemerintah seperti BLT, PKH, BPNT serta bantuan yang lain. Menurutnya, ditengah masa pandemi ini rawan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sosial. Sehingga dikawatirkan akan berakibat konflik horisontal di kalangan masyarakat lantaran kecemburuan sosial.
Susi -sebagaimana dia disapa- mengaku, pemerintah saat ini perlu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Sehingga pihaknya meminta agar Pemkab Tulungagung lakukan labeling bagi para penerima bantuan. Sehingga tumpang tindih data penerima bantuan dapat diminimalisir. Agar pendistribusian bantuanpun juga merata. “Di masa pandemi ini banyak masyarakat yang memerlukan uluran tangan pemerintah berupa bantuan sosial. Jadi biar merata dan tak terjadi tumpang tindih, kami sudah meminta pemkab agar lakukan labeling pada masyarakat yang sudah terima bantuan,” beber Susilowati, Senin (04/05).
Menurut Susi, labeling di rumah-rumah para penerima bantuan nantinya bisa berbentuk stiker. Atau untuk mengantisipasi kalau stiker dilepas, bisa diganti dengan berupa cetak menggunakan cat. Sehingga dipastikan tidak akan terjadi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Pihaknyapun berharap di tahun 2020 Pemkab Tulungagung sudah bisa mulai menerapkan sistem labeling di rumah penerima bantuan.
Lebih lanjut, Susi merasa pemberian labeling ini dirasa sangat penting serta mendesak. Mengingat banyaknya penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga labeling ini nantinya membuat penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria serta tepat sasaran. “Pemberian bantuan inikan sangat rawan tidak tepat sasaran ya. Jadi saya yakin dengan adanya labelling pemerintah jadi tau rumah ini sudah dapat bantuan apa, jadi biar gak dapet bantuan lagi. Dan lagi kalau ada penerima bantuan yang sudah mampu jadi sadar bahwa mereka sudah tak perlu dapat bantuan,” beber Susi.(sir/yog)
