BLITAR-Tidak sampai dua bulan jelang tutup tahun, serapan anggaran masih mengkhawatirkan. Lebih dari separo anggaran belum terserap. Terlebih, ada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibawah 20 persen serapan belanja langsungnya.
Itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto. Dia mengatakan, persoalan rendahnya serapan menjadi salah satu materi pembahasan dalam rapat badan anggaran (banggar). “Memang di dinas PUPR ini ketika serapan naik, otomatis bisa membalik prosentase serapan anggaran secara global, karena di sana anggarannya besar. Serapan anggaran saat ini mencapai 46 persen,” ujar Suwito seusai memimpin rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Masih menurut dia, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi serapan minim. Salah satunya regulasi baru mengenai pelaksanaan kegiatan. Itu berlaku untuk semua daerah. Hanya, pihaknya tidak mendengar serapan rendah dari daerah lain. “Apakah karena sangat hati hati, sehingga manfaat pembangunan tidak bisa segera dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Politisi PDIP ini melihat bahwa persoalan ini bermula pelelangan yang molor. Ada banyak kegiatan besar yang membutuhkan waktu lama namun tidak dilaksanakan di awal tahun. Akibatnya, serapan belanja langsung belum bisa dilihat meski Anggaran Pendapatan Belanja Darerah (APBD) sudah separuh jalan lebih. “Yang tidak bisa ditawar itu waktu. Mestinya yang besar-besar sejak awal sudah dilelang,” tandasnya. (mha/yog)
