Jakarta, 27/1- Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.020 lembar sertifikat hak atas tanah dalam kunjungan kerja di Jawa Timur.
“Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” kata Presiden Joko Widodo di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Senin.
Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur menerima sertifikat atas tanah yang mereka miliki.
Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.
Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.
Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.
“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.
Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.
Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.
“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” ungkap Presiden.
Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2019 lalu BPN mencatatkan rekor baru, yakni mampu menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 11,2 juta lembar sertifikat.
Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri hanya menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun tersebut.
“Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta. Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden,” kata Sofyan.
Di Jawa Timur sendiri diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat kali ini tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar. Sebanyak 383 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat akan terus diupayakan dalam tempo empat tahun mendatang.
“Teman-teman BPN berjanji paling lambat tahun 2024 seluruh tanah Jawa Timur sudah terdaftar,” ungkap Sofyan.
Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (ANTARA/AK)
