Jakarta, 23/6 – Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap data orang-orang yang menerima bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19, sehingga bantuan yang disalurkan lebih cepat diterima dan lebih tepat sasaran.
“Kita langsung turun, kita langsung lakukan satu perbaikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI tentang Evaluasi Verifikasi dan Validasi Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin ((22/6),
Ia mengatakan berdasarkan evaluasi Kemensos terhadap penyaluran bansos COVID-19 tahap pertama, beberapa kendala ditemukan, di antaranya adalah terkait dengan kuota.
“Jadi ada daerah yang telah memberikan kuotanya, tetapi tidak memenuhi kuota yang telah dialokasikan sehingga harus dialihkan ke kabupaten yang lain setelah kita melakukan koordinasi secara intens,” katanya.
Kemudian, menurut Hartono, kendala berikutnya yang ditemukan selama penyaluran itu adalah adanya penundaan untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST).
“Ini karena ada usulan yang dari daerah, kabupaten/kota. Setelah diusulkan melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), ke Pusdatin, datanya kemudian sama dengan data sebelum diusulkan. Ini ada beberapa daerah. Tapi kita langsung lakukan asistensi,” ujarnya.
Kemudian terkait daerah-daerah yang termasuk 3T, yang terluar, terpencil dan terisolir, Kemensos melakukan penyaluran secara langsung dengan menyatukan tiga kali menjadi satu kali penyaluran.
Sementara itu, Kemensos juga meminta PT Pos Indonesia untuk memperbanyak dan menambah loket-loket yang menjadi titik-titik penyaluran bansos agar penyaluran dapat mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan untuk mencegah penularan COVID-19.
Selain itu, Hartono mengatakan bahwa Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penanganan data penerima bantuan sosial tersebut.
“Sehingga langsung, Pak Mendagri membuat telegram kepada bupati/wali kota, yang pada tahap pertama masih belum melakukan kaitannya dengan data, agar segera untuk melakukan perbaikan,” katanya. (ANT/ZA)
