Jakarta, 01/7 – Pemerintah Indonesia menawarkan 41 proyek infrastruktur besar senilai 439,98 miliar dolar AS (sekitar Rp6.385 triliun) kepada pelaku usaha Prancis.
Proyek yang direncanakan hingga tahun 2024 itu mencakup sektor transportasi, listrik, jaringan gas, logistik dan kota hijau, termasuk proyek-proyek ibu kota baru.
Dalam sambutannya pada Forum Investasi Infrastruktur Indonesia (IIIF) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (30/6), Duta Besar RI untuk Prancis Arrmanatha Nasir menyebut bahwa pandemi COVID-19 menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang investasi baru.
“Tuntutan ini sejalan dengan tujuan acara ini, untuk mengajak komunitas pengusaha Prancis keluar dari zona nyaman pasar mereka, kreatif, dan inovatif dalam menangkap dan memanfaatkan peluang pasar di Indonesia,” kata Arrmanatha melalui keterangan tertulis KBRI Paris, Selasa.
Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perusahaan Prancis, khususnya untuk sektor prioritas seperti energi, transportasi, maritim, dan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN).
Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta untuk memfasilitasi dan memberikan insentif bagi investor asing.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan Prancis yang ingin merelokasi bisnisnya ke Indonesia. Pebisnis Prancis juga diundang memanfaatkan potensi UMKM Indonesia.
Terlebih, dalam masa pandemi, Indonesia merupakan satu dari tiga negara yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Seolah menegaskan pernyataan tersebut, sebanyak 75 perusahaan Prancis yang bergerak di bidang energi, maritim, perbankan dan investasi, dirgantara, transportasi, otomotif, serta pertahanan, turut berpartisipasi dalam forum virtual IIIF.
Pengusaha Prancis menunjukkan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia. Pada sesi tanya-jawab, mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada para pembicara, utamanya terkait rencana implementasi omnibus law, pemindahan ibu kota, insentif bagi investor asing, digitalisasi proses administrasi, serta detail terkait 89 proyek strategis nasional.
Indonesia dapat memanfaatkan berbagai keahlian, teknologi, dan pendanaan dari Prancis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
Penyelenggaraan IIIF 2020 telah mendekatkan kebutuhan pembangunan Indonesia dengan suplai kemampuan teknologi dan permodalan perusahaan Prancis yang ingin berinvestasi ke Indonesia.
Tetap kuat
Dubes Arrmanatha menjelaskan bahwa semangat kerja sama Indonesia dan Prancis tetap kuat meskipun dunia tengah diancam pandemi.
Saat ini, kedua negara sedang memfinalisasi kesepakatan kerja sama pertahanan dan rencana aksi guna merevitalisasi kerja sama strategis Indonesia-Prancis.
Kedua perjanjian itu direncanakan untuk ditandatangani pada paruh kedua 2020.
“Dengan fokus untuk mendorong kerja sama di bidang ekonomi, diharapkan perjanjian tersebut dapat membuka peluang kerja sama yang lebih besar bagi komunitas bisnis Prancis dan Indonesia,” kata Arrmanatha.
Semangat kerja sama Indonesia-Prancis selama pandemi COVID-19 juga dapat dilihat dari kerja sama Badan Pembangunan Prancis (AFD) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk proyek infrastruktur hijau dan pembangunan infrastruktur kesehatan senilai 150 juta euro (Rp2,4 triliun).
AFD juga telah melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia senilai 300 juta euro (Rp4,8 triliun) untuk mendukung mitigasi dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, beberapa perusahaan Prancis seperti Decathlon, L’Oréal, dan Michelin juga aktif mendukung upaya mitigasi COVID-19 di Indonesia.
Kerja sama kedua negara yang terus berkembang pada saat pandemi merupakan refleksi hubungan bilateral yang semakin matang, yang pada 2020 memasuki usia 70 tahun.
(ANT/ZA)
