Jakarta, 30/7 – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki bisnis perikanan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kepentingan nasional serta untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi NKRI.
“Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan,” kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh KKP di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara, serta memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan di tengah lesunya ekonomi.
Edhy mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama membangun sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan salah satu amanah Presiden Joko Widodo yang diberikan ke Menteri Edhy, selain menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Menteri Kelautan dan Perikanan itu menuturkan, salah satu komoditas yang didorong ialah budidaya udang vaname karena mudah dan memiliki produktivitas tinggi.
Selain itu, Edhy mengenalkan konsep milenial shrimp farming yang saat ini sedang dikembangkan di Situbondo dan Jepara.
Melalui konsep ini, ia mengutarakan harapannya agar para mahasiswa atau generasi milenial bisa turut andil budidaya udang.
KKP, menurut dia, siap menyediakan fasilitas permodalan melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Selain udang, Edhy mengaku juga ingin mendorong budidaya lobster, kepiting dan rajungan melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020.
Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang terletak di Jepara dan Takalar telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan. Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50 ribu telur.
“Dan yang bisa jadi 25 persen, intinya campur tangan manusia sampai pada pemijahan (kepiting),” jelasnya.
(ANT/ZA)
