Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan di daerah melakukan sinkronisasi data Corona. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi angka.
Seperti di lansir dari detik.com, Rabu, (16/9/2020). “Saya juga memandang pentingnya sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan,” kata Luhut melalui akun instagram
Untuk diketahui, Luhut ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menangani kasus Corona di 8 Provinsi. Dia ditugaskan menurunkan kasus Corona di Tanah Air dalam waktu dua minggu.
Luhut menyebut upaya penurunan dalam waktu dua minggu bisa berhasil jika pimpinan daerah tidak segan ambil kebijakan tegas. Dia meminta adanya tindakan keras untuk disiplinkan penerapan protokol kesehatan.
“Saya ingin seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yg terus bertambah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Luhut pun meminta setiap daerah, khususnya di 8 provinsi yang diamanatkan padanya, untuk mengkaji peraturan PSBB secara ketat. Sehingga tidak ada keramaian di tengah masyarakat.
“Sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu. Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan,” ujar Luhut.
Dia pun mewanti-wanti protokol kesehatan saat ini bukan lagi sebagai imbauan melainkan kewajiban. “Ini sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan,” imbuhnya.(*)
