Jakarta – Pemugaran situs warisan dunia Pulau Komodo menuai penolakan dari berbagai kelompok masyarakat yang menilai hal ini akan merusak ekosistem dari Pulau Komodo. Sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo meminta organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dunia di bawah PBB atau UNESCO turun tangan mengkaji rencana pemerintah akan pemugaran ini.
Dilansir dari CNNIndonesia.com permintaan itu disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil tersebut lewat surat dikirimkan langsung ke UNESCO pada 9 September lalu. Koordinator Garda Pemuda Komodo, satu dari tiga organisasi yang menandatangani surat itu menilai rencana pemerintah untuk memugar Pulau Komodo yang bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata ini telah mencederai warisan leluhur.
“Kami selaku masyarakat asli Pulau Komodo yang sekian tahun telah diwasiatkan oleh leluhur untuk menjaga komodo sebagai saudara, telah dicederai oleh bangunan investasi di dalam alam Komodo,” kata Akbar kepada CNNIndonesia.com yang turut membenarkan surat itu, Senin (26/10).
Dalam suratnya, mereka meminta UNESCO untuk segera mengunjungi Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores guna menginvestigasi situasi terbaru di pulau tersebut. Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia di pulau itu.
Mereka juga meminta UNESCO bertemu para pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal.
Selain itu, kelompok sipil mengaku khawatir terhadap gelombang investasi yang dinilai akan mengancam kelangsungan ekosistem satwa purba tersebut. Mereka menilai rencana tersebut hanya akan menjadi monopoli perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Mereka juga khawatir apabila gelombang investasi lewat proyek pemugaran wisata itu akan membuat tanah-tanah di wilayah itu nanti hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan juga yang nantinya akan mengancam ekosistem Komodo.
Selain itu, dalam suratnya kepada UNESCO, mereka menjelaskan bahwa pemerintah saat ini juga berencana akan membangun sebuah kawasan kompleks baru di Pulau Rinca dan Padar, yang berpotensi mengancam habitat asli Komodo dan juga sejumlah spesies lain yang ada di pulai tersebut.
Di Golo Mori, sebuah pulau di Timur Taman Komodo, pemerintah juga berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di atas lahan seluas 300 hektar. Wilayah itu direncanakan menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara G-20 dan Asian Summit pada 2021.
Sebagai bagian dari proyek tersebut, dua pulau kecil dari kawasan Taman Nasional Komodo, yakni Pulau Muang dan Bero akan disatukan dan kehilangan statusnya sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo.
“Semua proyek itu diklaim akan menciptakan lapangan kerja dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Tapi, jika dilihat lebih dekat bakal terungkap realitas yang berbeda,” demikian bunyi surat tersebut.
Oleh sebab itu, selain melakukan investigasi, mereka juga meminta UNESCO menggelar pertemuan dan mengingatkan pemerintah Indonesia tentang status Taman Nasional Komodo, serta mencegah kebijakan pembangunan yang akan merugikan ekosistem komodo dan masyarakat sekitarnya.
Sebaliknya, mereka juga mendesak UNESCO untu mencabut status Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia apabila badan PBB itu tidak melakukan sejumlah upaya itu, atau bahkan malah bekerja sama dengan pemerintah untuk melanjutkan proyek pemugaran di Pulau Komodo.
“Konsekuensinya, kami komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil di Flores akan mengambil alih perlindungan taman dan melakukan upaya konservasi dan pembangunan dengan cara kami sendiri,” kata dia.
(CNN/ZA)
