Ribuan Demonstran Desak Perdana Menteri Thailand Mundur

BANGKOK – Ribuan orang berunjuk rasa di Bangkok untuk mendesak perdana menteri (PM) Thailand mundur dan menyerukan reformasi kerajaan.

Di lansir dari sindonews.com (15/11/2020) Beberapa kilometer dari lokasi demonstran anti-pemerintah, ribuan pendukung kerajaan berkumpul dengan memakai kaos kuning. Pendukung kerajaan melambaikan bendera Thailand saat menunggu untuk menyambut Raja Maha Vajiralongkorn yang akan menghadiri acara di tempat itu.

Fokus awal protes anti-pemerintah sejak Juli adalah mengupayakan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta.

“Bukan hanya tidak kompeten, dia juga tidak memiliki legitimasi,” tegas aktivis Sombat Boonngamanong dari pengeras suara di belakang truk yang memakai topi bajak laut.

Dia menambahkan, “Thailand tidak berkembang karena Prayuth.”

“Sekitar 2.500 pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi di Bangkok,” ungkap pernyataan polisi. Para demonstran menyanyikan lagu dan tarian yang mengejek pemerintah.

Para pengkritik menilai aturan ini dirancang untuk membuat Prayuth tetap berkuasa. Dia berdalih pemilu itu adil.

Polisi mengatakan mereka tidak akan menggunakan kekerasan untuk menindak demonstran. Polisi mengerahkan 5.100 personel untuk menjaga ketertiban.

Pekan lalu, ribuan orang dihadang aparat dengan meriam air ketika demonstran berbaris menuju Grand Palace untuk menuntut pembatasan kekuasaan kerajaan.

Dua kilometer dari sana, ribuan pendukung kerajaan menunggu kedatangan raja yang akan menghadiri upacara pembukaan stasiun kereta bawah tanah.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan membalikkan badan sehingga memunggungi konvoi Kerajaan yang sedang melintas.

Para pengunjuk rasa terus menyerukan reformasi kerajaan meski melanggar tabu lama yang melarang rakyat biasa mengkritik kerajaan.

“Beberapa orang ingin menjatuhkannya, tetapi kami harus mendukungnya dan menunjukkan bahwa semua orang Thailand mencintainya,” tutur Donnapha Kladbupha, 48, yang mendukung kerajaan.

Istana Kerajaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Belum ada komentar sejak dimulainya protes, tetapi raja mengatakan dua pekan lalu bahwa para pengunjuk rasa masih dicintai dan Thailand adalah tanah kompromi.

Kritik terhadap kerajaan dapat dihukum dengan 15 tahun penjara sesuai undang-undang lese majeste Thailand. Namun saat ini semakin banyak warga yang berani mengkritik kerajaan.(*)