BLITAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan taringnya. Setelah menetapkan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka atas dugaan kasus ekspor benih lobster, giliran Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan tersangka korupsi penerimaan hadiah di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial Covid-19 di Jabodetabek senilai Rp 17 miliar. Dan kini Mensos Juliari telah menyerahkan diri.
Menanggapi hal ini, ketua Komite Masyarakat Pemberantas Korupsi (KRPK), Moh. Trijanto berharap aparat penegak hukum di daerah juga melakukan penindakan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran bansos-bansos Covid-19.
“Dana bansos Covid-19 ada dugaan banyak disalahgunakan di daerah,” kata Trijanto pada Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (6/12).
Menurut Trijanto, aparat penegak hukum harus berani melakukan penindakan atas dugaan korupsi dana bansos oleh pejabat di daerah.
“Kalau memang ada bukti suap atay grativikasi untuk para pejabat dari para vendor atau pengadaan bansos Covid-19, maka aparat penegak hukum harus segera melakukan penindakan secara masif,” tegasnya.
Terakhir, Trijanto mengingatkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Antikorupsi Sedunia. Dan bertepatan dengan itu, rakyat juga dihadapkan pada Pilkada serentak 2020. Karena itu pihaknya mengingatkan agar rakyat memilih pemimpin yang tidak korupsi.
“Kita menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat di Indonesia yang melaksanakan Pilkada Langsung harus memilih atau memenangkan pasangan calion yang benar-benar bersih dan tidak terlibat korupsi,” ujarnya.
Trijanto juga menyeru kepada para pemilih agar jangan pilih pasangan calon (Paslon) yang melakukan politik uang. Karena bila mereka berhasil meraih kekuasaan pasti akan melakukan korupsi yang lebih besar dan rakyatlah yang bakal rugi.
“Lawan dan laporkan para pelaku politik uang. Rapatkan barisan. Saatnya relawan anti korupsi bergerak melawan politik uang menjelang Pilkada 9 Desember,” tandasnya.(*)
