Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp20,41 triliun. Data itu terhitung hingga 14 Desember 2020.
Di lansir dari cnnindonesia.com (16/12/2020). Ia menyatakan BLT dana desa pertama kali dicairkan pada dua desa di Jombang pada 23 April 2020 lalu. Jika ditotal, pemerintah telah menyalurkan BLT dana desa untuk 74.616 desa dan 8,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kalau dilihat dari sisi pekerjaan ada petani dan buruh tani, nelayan dan buruh nelayan, lalu buruh pabrik,” ungkap Abdul dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (16/12).
Rinciannya, BLT dana desa dikucurkan untuk 7,07 juta petani dan buruh tani, 323 ribu nelayan dan buruh nelayan, 163 ribu buruh pabrik, 68 ribu guru, serta 409 ribu pedagang UMKM.
“Dari 8,04 juta KPM penerima BLT dana desa, ternyata 2,49 juta KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA),” kata Abdul.
Ia bilang penyaluran BLT dana desa masih berlanjut hingga 2021 mendatang. Namun, pemerintah masih mengkaji besaran dana yang akan diberikan kepada KPM.
“2021 masih dimungkinkan dana desa untuk BLT. Harapannya jumlah penerima semakin berkurang, karena ekonomi tumbuh jadi penerima yang terdata juga berkurang,” jelas Abdul.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan total pagu untuk BLT dana desa sebesar Rp31,8 triliun. Ia optimistis BLT dana desa akan tersalurkan 100 persen.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dikucurkan lewat berbagai klaster.
Rinciannya, dana untuk klaster kesehatan disiapkan sebesar Rp97,9 triliun, perlindungan sosial Rp233,69 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp65,97 triliun, dukungan UMKM Rp115,82 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp61,2 triliun.
Budi menyatakan realisasi penyerapan dana penanganan pandemi covid-19 dan PEN sebesar Rp481,61 triliun per 14 Desember 2020. Angka itu setara dengan 69,3 persen dari total pagu.(*)
