Lintas7News.com – Iran dilaporkan meminta Presiden Amerika Serikat baru Joe Biden mencabut ‘tanpa syarat’ sanksi yang diterapkan Donald Trump kepada negaranya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, meminta Biden kembali bergabung pada kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan ini menjadi tidak jelas sejak Trump menarik diri dari kesepakatan secara sepihak pada 2018.
Kala itu Trump juga menerapkan sanksi keras terhadap Iran sebagai bagian dari kebijakan ‘tekanan maksimum’.
Kesepakatan nuklir ang dimaksud adalah rencana aksi komprehensif bersama (JCPOA). Selama Obama menjabat, JCPOA berhasil ditandatangani oleh Iran dan enam negara lain di Wina pada 2015, setelah dua tahun diskusi intensif.
Dalam kesepakatan itu terdapat penawaran keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan nuklir di Teheran dan menjamin tidak akan pembuatan bom atom. Iran menyatakan mereka hanya mengerjakan program energi nuklir sipil.
“Pemerintahan baru di Washington memiliki pilihan mendasar yang harus dibuat. Pilihan itu dapat menangani kebijakan yang gagal dari pemerintahan Trump,” tulis Zarif dalam op-ed majalah Foreign Affairs.
Ia melanjutkan, “(Atau Biden) Dapat memilih jalan yang lebih dengan mengakhiri kebijakan ‘tekanan maksimum’ Trump yang gagal dan kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan pendahulunya. Tetapi jika Washington bersikeras mengekstraksi konsesi, maka peluang ini akan hilang”.
Melalui JCPOA, pemerintah Iran setuju untuk mengurangi jumlah sentrifugal hingga dua pertiga, memangkas cadangan uranium, dan membatasi pengayaan yang sedang berlangsung pada 3,67 persen.
Iran juga diminta membatasi penelitian dan pengembangan uranium, serta membuka akses fasilitas nuklirnya untuk pengawas dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Sebagai imbalan atas persetujuan itu, negara yang terlibat dalam perjanjian mencabut semua sanksi nuklir terhadap Iran dan menghubungkan kembali ekonomi negara itu dengan pasar internasional.
Saat Trump menarik diri dari JCPOA pada 2018, enam negara lain masih berada dalam kesempatan tersebut. Mereka adalah Iran, Prancis, Inggris, Jerman, China, dan Rusia.
Sejak 2019, Iran tak lagi mengikuti besar batasan yang penelitian dan pengembangan uranium. Hal itu mereka lakukan sebagai respons lantaran AS tidak meringankan sanksi terhadap Teheran.
Pemerintahan Iran sendiri mengisyaratkan kesiapan untuk berdiplomasi dengan Biden. Namun, mereka bersikeras bahwa AS harus lebih dulu mencabut semua sanksi dan kembali pada kesepakatan JCPOA.
“Pemerintahan Biden yang akan datang masih bisa menyelamatkan perjanjian nuklir, tetapi hanya juga ia dapat mengumpulkan kemampuan politik yang tulus di Washington untuk menunjukkan bahwa AS siap menjadi mitra dalam upaya kolektif,” tulis Zarif.
Sementara, Selasa (19/1) kemarin Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan pada Senat bahwa kebijakan Trump telah membuat Iran menjadi lebih berbahaya. Ia juga menyatakan keinginan Biden kembali ke perjanjian nuklir, namun bergantung pada kepatuhan Teheran.
(CNN/ZA)
