Lintas7News.com – Tujuh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil sikap merespons penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka akan angkat suara terkait polemik tersebut dalam agenda bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Pada hari ini 7 [mantan] Pimpinan KPK, yang notabene memahami seluk-beluk kelembagaan KPK, akan mengambil sikap ihwal pemberhentian 75 pegawai KPK,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Tujuh mantan pimpinan KPK itu antara lain Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Mochammad Jasin, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang.
Sebelumnya, pimpinan KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri memutuskan untuk menonaktifkan 75 pegawai usai dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan membebastugaskan puluhan pegawai komisi antirasuah ditentang sejumlah pihak lantaran dituding ada maksud tertentu. Pasalnya, kebanyakan dari 75 pegawai itu disebut merupakan mereka yang kritis hingga sedang menangani kasus korupsi besar.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Kritik dan protes pun sudah dilayangkan oleh beberapa pegawai yang secara bergantian memberikan pernyataan ke media. Satu di antaranya oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Harun Al Rasyid.
Ia mengungkapkan tak ada lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah.
Kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan di KPK yang mengutamakan kebulatan dan kesepakatan bersama dari seluruh komisioner.
Pernyataan itu dia utarakan bertolak pada keputusan terbaru mengenai TWK yang menjadi bagian asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN. Harun mengatakan keputusan di KPK kini hanya ditentukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Ia mengaku mendapatkan informasi itu dari empat pimpinan lain.
“Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan,” kata Harun, Rabu (12/5).
(CNNIndonesia/RI)
