Lintas7News.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma angkat bicara terkait sebuah video viral dan beredar luas saat Bupati Alor, Amon Djobo, memarahi dua staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.
Menurutnya, penyaluran bantuan bencana dilakukan via DPRD Alor lantaran ingin segera terkirim sementara pihaknya tak bisa mengontak pihak pemerintah daerah pascabencana Topan Seroja.
Sebelumnya, dalam video berdurasi 3 menit 9 detik tersebut, Bupati Alor, Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial sambil mengeluarkan kata-kata diduga menyindir Risma.
Peristiwa tersebut diketahui berlangsung pada pertengahan April 2021 dan baru tersebar saat ini di media grup-grup media WhatsApp.
“Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH (Program Keluarga Harapan), tapi bantuan untuk bencana,” kata Risma, di Bandung, Rabu (2/6).
Ia menuturkan bantuan yang sifatnya bencana atau non-PKH ingin segera dikirimkan ke lokasi. Hanya saja, kondisi pada saat itu tak memungkinkan.
“Jadi kalau bantuan dari bencana ya gimana kita saat itu, saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari Jakarta jauh,” jelas Risma, yang merupakan kader PDIP ini.
“Kita pengen cepat kirim dari Surabaya karena saya kalau dari Surabaya punya angkutan itu gratis tapi kita tetap tidak bisa masuk ke pulau itu,” ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Risma mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha keras menghubungi berbagai pihak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga akhirnya pihak yang bisa dihubungi adalah Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, yang merupakan kader PDIP.
“Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya yang hubungi enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus,” kata dia.
“Kemudian saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu kemudian adalah Ketua DPRD menyampaikan, ‘Bu, kami butuh bantuan, tapi tidak bisa [masuk]’,” tutur Risma.
Ia mengaku percakapan via aplikasi pesan Whatsapp dengan Ketua DPRD Alor itu masih disimpan. Dia menegaskan tidak ada kepentingan apapun dalam hal penyaluran bantuan ke Alor.
“Saya masih ada WA-nya, saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun,” ucapnya.
Kemudian, Risma mendapatkan informasi bahwa Alor menjadi salah satu yang paling parah kondisinya setelah Adonara dan Lembata, selain Sumba Timur.
“Nah, kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak ada punya niat apapun terus begitu barang tidak bisa masuk,” ujarnya.
“Beliau (Ketua DPRD), menawarkan ‘Bu, itu ada paket dari dolog yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk sehingga Syahbandar tidak bisa melaut kapal-kapal semua berhenti’. Kemudian, ‘oke Bu, tidak apa-apa dari dolog nanti kami bayar,” tutur Risma.
Setelah itu, disebarkanlah bantuan bencana ke Alor. Namun Risma menegaskan bahwa bantuan yang dikirimkan bukan PKH.
“Karena kami tidak bisa, karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Seperti itu, akhirnya dibagi tapi tidak ada [kepentingan apapun],” ucapnya.
“Tapi sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, itu adalah bantuan bencana,” kata Risma.
Infografis Daftar Bansos di 2021Infografis Daftar Bansos di 2021. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Sebelumnya, sebuah video viral dan beredar luas di medsos yang isinya adegan Bupati Alor Amon Djobo memarahi dua staf Kemensos yang menemuinya di rumah jabatannya.
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik tersebut, Amon yang menggunakan baju batik memarahi dan mengusir dua staf itu.
“Kalau pejabat itu pikir dulu baru omong, makanya mulut jangan lebih cepat dari pikiran”, ketus Amon, diduga menyindir Risma.
“Kamu di kementrian golongan berapa?”, tanya Amon Djobo kepada dua staf Kemensos itu.
Saat dikonfirmasi, Amon membenarkan dirinya yang berada dalam video tersebut. “Benar itu saya yang memarahi”, aku dia, Selasa (1/6) malam.
“Sekitar minggu kedua bulan April pasca bencana”, lanjutnya.
Kemarahannya itu lantaran merasa dilecehkan dengan bantuan PKH bagi warga miskin terdampak bencana Seroja yang disalurkan bukan melalui pemerintah daerah tetapi melalui lembaga DPRD.
“Saya marah itu karena pemerintah daerah dilangkahi dan dilecehkan, oleh kementrian sosial, karena nantinya presiden dan pemerintah pusat dikira kami dari pemerintah daerah tidak bekerja padahal kami sudah bekerja maksinal”, jelas Amon Djobo.
“Jangan hanya kepentingan-kepentingan politik, kita bekerja bukan untuk kepentingan politik karena ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik”, tandas dia.
(CNNIndonesia/RI)
