Lintas7News.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman Kabupaten Blitar, menggelar aksi unjukrasa. Mereka menuntut pemerintah melaksanakan reforma agraria dan berantas mafia tanah.
Para petani ini mengaku datang dari Desa Bululawang Kecamatan Bakung, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dan Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo.
Massa mulai bergerak pukul 10.30 WIB dan berusaha mendekati pintu gerbang Kankab Blitar di Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro.
Koordinator aksi Moh. Trijanto mengatakan, ada enam tuntutan dalam aksi tersebut. Intinya massa petani mendukung program Nawa Cita Presiden Jokowi dalam reformasi agraria dan mengalokasikan dana APBD untuk menfasilitasi program itu.
Dijelaskan Trijanto, Kabupaten Blitar mendapatkan jatah sekitar 14 ribu hektare tanah redis atau tanah/lahan milik pemerintah sudah bersertifikat dan diberikan ke rakyat.
Rencananya melalui Perhutanan Sosial dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) akan beralih ke Hutan Kemasyarakatan (HKM). Namun sampai awal tahun 2022 ini, tanah yang diberikan kepada warga baru separuhnya. Sementara sekitar 7.500 hektare masih dikuasai oleh perorangan yang mempekerjakan warga sekitar dengan upah murah disertai intimidasi.
“Lawan mafia tanah dan hutan yang ingin menggagalkan program reforma agraria serta perhutanan sosial. Kami melihat mafia tanah seperti sengaja dibiarkan mengambil keuntungan pribadi atas tanah-tanah yang belum jelas statusnya itu. Nol persen APBD yang seharusnya memfasilitasi warga sekitar untuk mendapatkan haknya sesuai nawa cita Jokowi,” kata Trijanto di depan massa, Rabu (2/2/2022).
Trijanto juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Blitar agar segera merealisasikan program reforma agraria dan perhutanan sosial.
“Laksanakan semua program dalam Nawa Cita Jokowi tanpa harus dikotori oleh KKN. Komitmen kita hari ini, dalam bulan ini GTRA (GugusTugas Reforma Agraria) Pemerintah Kabupaten Blitar akan ada lompatan untuk proses reforma agraria dan perhutanan sosial,” jelasnya.
Ditambahkan Trijanto, jika pemerintah tidak segera merealisasikannya, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.
“Kalau dalam bulan ini tidak ada perkembangan kongkrit, maka ribuan petani dari beberapa daerah akan aksi akbar di Pemkab Blitar,” tegasnya.
Selain itu, massa juga meminta pihak kepolisian Polres Blitar mendukung terealisasinya program reformasi agraria dengan memberikan perlindungan dan pengamanan dari penguasa lahan yang melakukan intimidasi.
Dilansir dari REKAYOREK.ID – Dalam aksi tersebut, perwakilan massa ditemui tim gabungan Pemkab meliputi Kepala Dinas Perkim, Kepala Bakesbangpol BPN dan Inspektorat. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Blitar menerima aspirasi masyarakat dan diberikan penjelasan sesuai dengan kondisi dan kebijakan aturan.
(REKAYOREK/RI)
