Suara Penolakan Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode dari Istana
Lintas7news.com – Penolakan penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sudah disuarakan oleh pihak Istana Negara, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.
Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan sempat menuai polemik.
Merespons hal itu, baru-baru ini Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu.
Jokowi tak ingin menteri-menterinya turut menimbulkan polemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” katanya.
Selain Jokowi, penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ia mengklaim pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi.
“Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never!” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah juga tidak pernah berencana mengamandemen konstitusi untuk hal itu. Ia menyebut, amandemen menjadi urusan DPR.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Senada, Wiranto mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Wiranto mengatakan pemerintah tak pernah merencanakan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.
Dia menyebut wacana itu tak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurutnya, sejauh ini hanya tiga dari sembilan fraksi di DPR yang mendukung wacana tersebut.
“Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?” kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat tak lagi sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.
(CNNIndonesia/RI)
