Teguran Jokowi ke Menteri Zulhas dan Upaya Gugurkan Kewajiban

Lintas7news.com – Presiden Joko Widodo menegur Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) agar bekerja sesuai tugas dan urusannya.

“Saya minta semua menteri fokus bekerja, kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin,” ujar Jokowi di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

Jokowi mengatakan itu secara terbuka kepada wartawan, merespons aksi Zulhas saat membagikan minyak goreng kepada warga sambil mengkampanyekan putrinya sendiri, Futri Zulya Savitri agar sang putri menang pada Pilkada mendatang.

Teguran di Subang itu yang ketiga dilakukan Jokowi terhadap menteri-menterinya. Sebelumnya, Jokowi pernah memerintahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja menangani krisis yang dihadapi Indonesia pada 5 April 2022.

Setelah itu, Jokowi sempat meminta menteri-menterinya fokus menyelesaikan tugas masing-masing pada 9 Mei 2022. Ia mengingatkan jangan sampai tahun Pemilu 2024 mengganggu kerja para menteri.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai teguran kepada Zulhas dan teguran lainnya hanya upaya Jokowi menggugurkan kewajiban. Pasalnya, menurut dia, tidak ada langkah tegas yang dilakukan Jokowi setelah melayangkan teguran-teguran itu.

“Menegur saja karena itu mendapatkan respons dari publik, tapi untuk hal lain tidak ada. Saya lihat hanya menggugurkan kewajiban saja untuk menegur, karena dari dulu menegur saja,” kata Ujang, Kamis (14/7).

Dilansir dari CNNIndonesia.com – Zulhas sendiri sudah memberikan klarifikasi. Dia bilang aksi membagikan minyak goreng sambil mengkampanyekan putrinya dilakukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PAN.

Zulhas tak menampik aksinya itu memicu pro kontra karena jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Namun ia meyakini aksi itu sah mengingat acara digelar pada Sabtu atau hari libur kerja.

Dalam pandangan Ujang, kemunculan pro dan kontra jadi risiko tak terelakkan karena Jokowi tidak tegas melarang menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol.

Ujang menambahkan, teguran yang dilayangkan Jokowi kepada Zulhas dan menteri lain juga tidak akan membuat kinerja pemerintah semakin baik di hari mendatang. Apalagi pemilu semakin dekat. Para menteri, terutama yang menjabat ketua umum atau berasal dari kader partai, akan semakin sering bermanuver sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024.

“Di periode kedua, semakin banyak [ketua partai menjadi menteri], akhirnya terjadi konflik kepentingan,’ ujarnya.

Pejabat Harus Beretika

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengatakan teguran Jokowi terhadap Zulhas merupakan hal yang wajar karena Zulhas sebagai pejabat publik seharusnya memiliki etika.

Kunto menilai yang dilakukan Zulhas sudah masuk konflik kepentingan. Jika dibiarkan tanpa teguran, akan memicu kemarahan atau kritik dari publik.

“Ada konflik kepentingan dia sebagai menteri dengan dia sebagai pribadi ayah yang baik. Nah ini yang akan buat rakyat marah dan yang kena efek bukan hanya menterinya, Pak Jokowi juga,” ucap Kunto.

Dia memandang teguran juga pantas disampaikan Jokowi terhadap Zulhas, mengingat masalah minyak goreng belum terselesaikan hingga saat ini.

Kunto menambahkan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh seorang menteri seharusnya tidak ditiru. Menurutnya, menteri harus memiliki etika dan tidak menyalahkan orang lain.

“Sebenarnya menteri kita punya etika, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang boleh dilakukan. Kalau punya etika yang baik, teman nyolong anda tidak akan ikut nyolong. Menurut saya, menyalahkan orang lain yang etika buruk bukan berarti Zulhas benar,” ujarnya.

(CNNIndonesia/RI)