Lintas7news.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan internal TNI solid. Ia menyebut perbedaan pendapat di unsur pimpinan, termasuk dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Kalau terjadi ada friksi, terjadi perbedaan pendapat, saya rasa semua di lapangan sama. Pangdam dengan Kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, Kapolri dengan Wakapolri, KSAD dan Panglima ada perbedaan pendapat itu biasa,” kata Dudung dalam acara bincang kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9).
“Tetapi ini jangan kemudian dibesar-besarkan,” imbuh Dudung.
Mantan Pangkostrad ini mengatakan pihaknya akan menghadapi bersama jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu soliditas TNI.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, waspada. Pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu soliditas TNI, jangan main-main, kita akan hadapi bersama,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon sebelumnya menyoroti hubungan antara Andika Perkasa dan Dudung yang disebut tidak harmonis.
Dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf AD, AL, dan AU, Senin (5/9), Effendi menyebut ego dua jenderal Angkatan Darat itu telah merusak hubungan senior dan junior. Dudung tak hadir dalam rapat itu.
“Apa, sih, yang kemudian dipertahankan? Ego. Ego bapak berdua itu, merusak tatanan hubungan senior dan junior di TNI, pak,” kata Effendi.
Ia menyatakan hubungan keduanya juga sudah menjadi sorotan publik lantaran dimana ada Andika, tidak ada Dudung. Ia mencontohkan saat upacara pembukaan Latihan Bersama (Latma) Super Garuda Shield Agustus lalu.
“Ini semua menjadi rahasia umum pak, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield tidak ada KSAD di situ,” kata Effendi.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Andika sendiri mengaku tak merasa ada ketidakharmonisan dalam hubungannya dengan Dudung. Meskipun, hubungan keduanya telah menjadi sorotan publik.
“Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada kemudian yang berbeda [relasinya],” ujar Andika usai rapat dengan DPR.
(RI)
