Jakarta – Pemerintah Israel menolak saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) supaya membantu memberikan vaksin virus corona (Covid-19) untuk para tenaga medis Palestina, dikarenakan persediaan mereka terbatas.
Dilansir dari CNNIndonesia.com menurut data perwakilan WHO di Palestina, saat ini ada 8.000 tenaga medis setempat yang terjangkit Covid-19.
Pemerintah Palestina sebelumnya sudah mengajukan permintaan resmi kepada Israel untuk membantu memberikan 10 ribu dosis vaksin bagi tenaga medis. Permohonan itu disampaikan karena vaksin bantuan WHO dan yang dibeli dari sejumlah perusahaan farmasi belum tiba.
Sikap Israel memberikan bantuan vaksin bagi Palestina lantas menuai kecaman.
“Israel mengabaikan tugas mereka sebagai pihak penjajah dan melakukan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina berkenaan dengan penyediaan vaksin,” demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.
“Upaya pemerintah Palestina mengupayakan penyediaan vaksin dari berbagai pihak bukan berarti Israel bisa lepas tangan terkait penyediaan vaksin bagi rakyat kami,” lanjut pernyataan itu.
Sementara itu, pemerintah Palestina masih baru mau mengikat kesepakatan pembelian vaksin untuk para penduduk di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sampai saat ini tercatat ada 165.250 kasus infeksi Covid-19 di Palestina. Dari jumlah itu, 1.735 pasien meninggal.
Terkait polemik itu, Menteri Kesehatan Israel, Yuli Edelstein, mengatakan pemerintah Palestina harus belajar mengurus rakyatnya sendiri ketimbang mengharapkan bantuan vaksin dari negaranya.
“Saya pikir kami sudah membantu Palestina sejak awal pandemi, termasuk memberikan bantuan peralatan kesehatan, obat-obatan dan saran-saran dari para ahli,” kata Edelstein.
“Saya pikir tidak ada satupun pihak di Israel, terlepas dari apapun pandangannya, yang bisa membayangkan saya mengambil vaksin jatah rakyat dan memberikannya kepada negara tetangga kami,” ujar Edelstein.
Sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia mengkritik kebijakan Israel yang lepas tangan terhadap nasib rakyat Palestina di tengah pandemi.
Menurut data Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), saat ini ada 4.400 penduduk Palestina yang ditahan di penjara Israel, dengan kondisi memprihatinkan.
Terkait hal itu, lima lembaga pemantau HAM di Israel melayangkan gugatan di Mahkamah Agung terhadap Menteri Keamanan Masyarakat, Amir Ohana. Karena dia memutuskan tidak akan melakukan vaksinasi terhadap para tahanan dari Palestina.
(CNN/ZA)
