LINTAS7NEWS – Pilkada Blitar 2024 menyuguhkan dua calon bupati dengan rekam jejak yang jauh berbeda, yang memaksa pemilih untuk menilai dengan teliti siapa yang benar-benar layak memimpin Kabupaten Blitar menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Rijanto, mantan Bupati Blitar yang berusaha melakukan comeback setelah kalah pada Pilkada 2020. Namun, di balik pencalonannya, terdapat catatan kelam yang tak mudah dilupakan oleh banyak pihak.
Pada 2018, seorang aktivis anti-korupsi, Moh Trijanto, yang juga koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), ditahan dan dipenjara setelah memposting di media sosial mengenai keaslian sebuah surat yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencatut nama Rijanto sebagai pihak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Surat tersebut akhirnya terbukti palsu. Trijanto hanya bertanya-tanya mengenai kebenaran surat tersebut, namun tindakannya berujung pada tuduhan pencemaran nama baik yang membawa dirinya ke penjara selama enam bulan.
baca juga : Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Desak Bupati Rini Syarifah Bubarkan TP2ID
Yang lebih mengherankan, hingga kini tidak ada upaya dari Rijanto untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan surat palsu tersebut. “Jika tidak ada upaya serius untuk mengungkap siapa yang membuat surat palsu KPK itu, maka wajar jika masyarakat berasumsi bahwa ini adalah bagian dari konspirasi politik untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintahannya,” kata Trijanto, mengungkapkan kekhawatirannya akan cara-cara yang digunakan untuk menekan demokrasi di Kabupaten Blitar.
Di sisi lain, pasangan calon bupati Mak Rini dan Abdul Ghoni memperkenalkan visi yang berbeda. Selama menjabat sebagai bupati, Mak Rini berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Blitar, terutama di sektor agraria. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah distribusi 7.940 bidang tanah eks perkebunan kepada masyarakat yang selama ini terkendala, serta pendaftaran 144.686 bidang tanah dalam program PTSL, memberikan kepastian hukum bagi petani dan nelayan di Blitar.
Pencapaian-pencapaian tersebut jelas menunjukkan perhatian Mak Rini terhadap masyarakat kecil, yang terbukti merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintahan yang berpihak pada mereka. “Semua itu tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Rijanto,” ujar Trijanto, menekankan perbedaan jelas dalam kepemimpinan kedua calon tersebut.
baca juga : Puluhan Relawan Dampingi Mohammad Trijanto Maju pilkada Kota Blitar Bersama PDIP
Pilkada Blitar kali ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal memilih arah masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Blitar. Apakah mereka akan memilih Rijanto, yang dibayangi oleh kontroversi masa lalu dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan kritik? Ataukah mereka akan memilih Mak Rini, yang telah terbukti memimpin dengan fokus pada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan sektor agraria?
Di penghujung tahun 2024, masyarakat Blitar dihadapkan pada keputusan besar: apakah mereka akan memilih untuk melanjutkan kepemimpinan yang berlandaskan konspirasi hukum dan politik, atau memilih perubahan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil? Pemilih harus dengan bijak melihat rekam jejak kedua calon, dan memastikan bahwa mereka memilih pemimpin yang tidak hanya menjanjikan, tetapi juga sudah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**
(sd)
