LINTAS7NEWS – Bangladesh saat ini tengah menjalani masa transisi politik yang penuh tantangan, setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus 2024. Keputusan ini mengikuti serangkaian protes besar yang dipimpin oleh mahasiswa, yang dimulai dengan tuntutan untuk reformasi sistem kuota pekerjaan pemerintah dan berkembang menjadi gerakan menentang otoritarianisme dan korupsi. Protes tersebut akhirnya menggulingkan rezim Hasina yang telah berkuasa selama 15 tahun.
Sebagai respons atas ketegangan politik yang terjadi, Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, mengangkat Muhammad Yunus sebagai pemimpin sementara. Yunus, seorang ekonom dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian, kini bertanggung jawab untuk memimpin negara menuju pemilu yang demokratis dan memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Dalam wawancara eksklusif pada Kamis, 27 Maret 2025, Yunus berbicara tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahannya untuk memperbaiki kondisi Bangladesh. Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah mengatasi masalah ekonomi yang telah terpuruk akibat korupsi yang melanda negara selama bertahun-tahun.
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pemerintahan
baca juga : Jejak Politik Rachmawati Soekarno Putri
Yunus menekankan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah memulihkan sistem ekonomi Bangladesh, yang hancur akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim sebelumnya. “Kami berusaha mengatasi masalah korupsi yang telah merusak sistem pemerintahan. Tugas utama kami adalah memulihkan perekonomian dan memastikan negara kembali ke jalur yang benar,” ujar Yunus.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Yunus membentuk 15 komisi reformasi, yang masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka di berbagai sektor. Komisi-komisi ini diberi tugas untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai berbagai masalah yang dihadapi negara, mulai dari ekonomi hingga sistem hukum yang sudah bobrok. Setelah delapan bulan bekerja, komisi-komisi tersebut menyerahkan laporan lengkapnya. “Laporan dari komisi-komisi ini sudah kami distribusikan kepada partai politik dan masyarakat umum. Kami ingin semua pihak terlibat dalam proses ini,” kata Yunus.
Rekomendasi dari laporan ini akan disusun menjadi sebuah Piagam Juli, sebuah dokumen penting yang mencakup kesepakatan nasional tentang reformasi yang harus dilaksanakan. Piagam ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh partai politik untuk bekerja sama dalam membangun kembali sistem pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis.
Proses Pemilu yang Demokratis
Meskipun Bangladesh tengah dalam masa transisi, Yunus memastikan bahwa pemilu akan digelar pada Desember 2025, meskipun ada kemungkinan penundaan. “Kami ingin memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk memastikan reformasi yang lebih mendalam. Jika masyarakat dan partai politik membutuhkan lebih banyak waktu untuk reformasi, pemilu bisa saja ditunda hingga Juni 2026,” ungkap Yunus.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu yang digelar benar-benar adil dan demokratis, dengan sistem pemerintahan yang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah pemilu, pemerintahan sementara yang dipimpin Yunus akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih yang sah.
Peran ASEAN dan Dukungan Indonesia
Selain memfokuskan perhatian pada reformasi domestik, Yunus juga menekankan pentingnya dukungan internasional dalam proses transisi ini. Salah satu mitra utama Bangladesh dalam proses demokratisasi adalah Indonesia, yang sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan sementara. “Indonesia telah menunjukkan dukungan yang sangat berarti bagi kami, baik dalam hal teknis maupun politik. Kami sangat menghargai keterlibatan Indonesia dalam mendukung transisi ini,” kata Yunus.
Lebih lanjut, Yunus mengungkapkan bahwa Bangladesh tengah mengajukan keanggotaan di ASEAN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. “Kami berharap bisa bergabung dengan ASEAN. Dukungan dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sangat penting bagi kami dalam proses demokratisasi ini,” jelas Yunus.
baca juga : Pilkada serentak depankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Sebagai bagian dari komitmennya, Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, juga telah menyatakan dukungannya terhadap upaya Bangladesh dalam memulihkan stabilitas politik dan ekonomi. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berjanji untuk mendukung Bangladesh dalam proses reformasi dan keanggotaan di ASEAN.
Harapan untuk Masa Depan Bangladesh
Di akhir wawancara, Yunus menyampaikan harapan besarnya untuk masa depan Bangladesh. “Saya percaya dengan dukungan masyarakat, partai politik, dan komunitas internasional, kita bisa membangun Bangladesh yang lebih baik, lebih adil, dan lebih demokratis. Proses ini tidak akan mudah, tetapi kami berkomitmen untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan dan memastikan pemilu yang adil serta pemerintahan yang lebih transparan,” tegas Yunus.**
(SD)
