Jakarta, 24/5 – Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Arria Formula Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk “Cyber Stability, Conflict Prevention, and Capacity Building” pada Jumat (22/5) menyerukan pentingnya stabilitas siber.
Indonesia, bersama Estonia, Belgia, Kenya, dan Republik Dominika, menjadi co-sponsor pertemuan Arria Formula DK PBB tersebut, menurut keterangan tertulis PTRI New York yang diterima di Jakarta, Minggu.
Arria Formula diselenggarakan melalui fasilitas telekonferensi video dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Estonia Urmas Reinsalu.
Pertemuan itu membahas upaya global dalam penguatan stabilitas dan pencegahan konflik terkait dengan ancaman di ranah siber.
Perdana Menteri Estonia Jüri Ratas dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya stabilitas di ranah siber serta kerja sama internasional melawan ancaman keamanan siber, khususnya seiring dengan peningkatan digitalisasi layanan publik selama pandemi COVID-19.
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani dalam pernyataannya menekankan pentingnya penghormatan hukum dan norma internasional sebagai kunci stabilitas di ranah siber.
“Baik aktor negara maupun nonnegara perlu mengedepankan perilaku yang bertanggung jawab di ranah siber,” kata Dubes Trian.
Pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu juga menyoroti pentingnya peran organisasi regional dalam upaya pencegahan konflik di ranah siber, khususnya dengan memajukan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan.
Dalam kaitan tersebut, pemerintah Indonesia menyebutkan tentang kesuksesan sejumlah inisiatif ASEAN –di kawasan maupun dengan negara mitra– dalam mendorong rasa saling percaya dan lingkungan siber yang aman.
“Melengkapi aspek teknis, perlu juga diperhatikan penguatan kapasitas nasional dan kawasan dalam implementasi hukum dan norma internasional terkait siber,” ujar Trian.
Selain dalam kerangka DK PBB, Indonesia juga aktif dalam proses perumusan norma terkait siber dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kerangka Open-ended Working Group on developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security (OEWG Siber), yang melibatkan seluruh anggota PBB.
Komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam pemajuan perdamaian dan perumusan norma siber juga terus diperkuat, salah satunya melalui keanggotaan dalam UN Group of Governmental Experts on Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security (GGE Siber) periode 2019-2021. (ANT/BR)
