Jakarta, 29/7 – Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun menyatakan kesenjangan digital merupakan masalah yang harus segera diperbaiki terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19.
“Kami baru saja memiliki strategi digital yang disetujui oleh dewan. Kesenjangan digital adalah masalah yang harus kami perbaiki,” katanya di Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Jin Liqun mengatakan pihaknya akan segera mempromosikan infrastruktur digital terutama di negara-negara anggota yang berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pengembangan infrastruktur digital di negara-negara berpenghasilan rendah akan membantu mereka dalam mengakses pasar global untuk meningkatkan mata pencaharian.
“Kami ingin mempromosikan infrastruktur digital. Selama kita bisa membantu negara-negara berpenghasilan rendah untuk meningkatkan teknologi digital,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa akan banyak sektor swasta yang memiliki minat besar untuk terlibat dalam pengembangan teknologi digital terutama di negara-negara berpenghasilan rendah di Asia.
“Secara keseluruhan saya pikir ada banyak cara bagi kita untuk melibatkan sektor swasta untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah di Asia,” katanya.
Sementara itu, Vice President and Chief Administration Officer AIIB Luky Eko Wuryanto menyatakan pengembangan infrastruktur digital sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi termasuk bagi Indonesia.
Ia menjelaskan nantinya pihaknya akan meminta kepada negara-negara anggota untuk mengusulkan proyek-proyek dengan konteks digital yang ingin dibantu oleh AIIB.
Selanjutnya, AIIB akan mengkaji mengenai dampak dan nilai tambah dari proyek-proyek tersebut terhadap pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Atau bahkan mungkin meningkatkan efisiensi atau efektivitas dari infrastruktur fisik yang membutuhkan support dari teknologi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menuturkan AIIB akan bekerja sama dengan World Bank dan Asian Development Bank (ADB) dalam menganalisis kondisi di negara tersebut.
“Tidak seperti ADB dan World Bank yang punya kantor khusus di Jakarta, kita belum punya kemampuan itu. Kita kerjasama dengan stakeholder kita untuk mengetahui kondisi yang sudah mereka analisis,” jelasnya.
(ANT/ZA)
