Jakarta –Dalam rapat pengesahan RUU Ciptaker Senin (5/10) ada dua partai politik yang tidak setuju atas pengesahan RUU ini, kedua partai ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Namun saat keduanya ditantang untuk mengerahkan massa ke jalan untuk memprotes perundangan tersebut kedua partai ini bungkam.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Elemen buruh yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara menantang PKS dan Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan pada hari ini, Kamis (8/10).
Hal ini dilakukan untuk membutikan bahwa penolakan di parlemen itu bukan cuma dagelan politik demi menarik perhatian publik.
Sejumlah petinggi di kedua parpol itu telah dihubungi oleh pihak CNNIndonesia.com lewa pesan instan atau sambungan telepon, untuk dimintai komentarnya soal tantangan itu. Namun, tak satupun yang merespons.
Dari PKS, CNNIndonesia.com menghubungi Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Alhabsyi, politikus PKS Mardani Ali Sera, Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian, Jubir PKS Suhud Aliyudin, Jubir PKS Ahmad Faathul Baari, serta Jubir PKS Muhammad Kholid.
Sementara dari Partai Demokrat, CNNIndonesia.com menghubungi Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Darmawan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Irwan, Wasekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon, serta Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron.
Namun, Seluruh petinggi PKS dan Demokrat itu tidak memberikan respons hingga berita ini diturunkan (Kamis 8/10/2020 10:10 WIB)
Sebelumnya, aktivis Akbar Sumut Martin Luis menantang PKS dan Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan memprotres RUU Ciptaker. Ia mengaku takut sikap penolakan terhadap RUU Ciptaker yang dipertontonkan dua parpol itu hanya dagelan politik.
“Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama-sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung-kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu,” kata Martin di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).
“Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya keuda partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat,” cetusnya.
PKS dan Demokrat sendiri menolak pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Demokrat bahkan membumbuinya dengan aksi walkout.
Hari ini, Kamis (8/10), kelompok buruh, mahasiswa, dan masyarakat bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka ingin mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja. Namun, Jokowi telah memiliki agenda kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
(CNN/ZA)
