Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan insiden pengibaran bendera bintang kejora yang identik dengan kemerdekaan Papua di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, Selasa (1/12).
Seperti yang dilansir dari CNNIndonesia.com Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramowardhani menegaskan bahwa area Konsulat Jenderal harus dihormati. Orang yang akrab disapa Dhani itu merujuk ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler serta hukum kebiasaan internasional.
“Negara penerima, dalam hal ini Australia, memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” kata Dhani, Jumat (4/12).
“Terlebih diterobos masuk dan disusupi tanpa izin. Sehingga insiden yang terjadi di KJRI Melbourne, tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional,” tambahnya.
Sebelumnya, pengibaran bendera bintang kejora di KJRI Melbourne viral di Twitter. Pemilik akun Twitter @Tbuch2, Tim Buchanan membagikan sebuah video enam orang berada di atap Gedung KJRI Melbourne.
Dua di antaranya memegang spanduk bergambar bendera bintang kejora dan bertuliskan Free West Papua. Sementara, empat orang lainnya memegang bendera bintang kejora dan poster bertuliskan ‘TNI Out, Stop Killing Papua’.
Terkait hal ini, Dhani meminta pihak Australia untuk lebih tegas agar tidak ada lagi kejadian serupa.
Insiden pengibaran bendera di KJRI Melbourne ini bukan kali pertama. Tahun 2017, seorang simpatisan Organisasi Papua Merdeka juga sempat memanjat tembok kantor KJRI Melbourne dan mengibarkan bendera bintang kejora.
(CNN/ZA)
