BLITAR – Aktivis anti korupsi akan mengawasi dengan serius kinerja 100 hari pertama setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Jika tidak ada kemajuan signifikan, mereka akan melakukan aksi demo besar-besaran menagih janji politik saat kampanye. Di lansir dari lenteratoday, (18/12/2020).
Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), M Triyanto mengatakan hal itu sebagai tanggapan terharap terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Blitar baru pasangan Rini Syarifah (Mak Rini) – Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat). Sebab mereka akan memimpin Bumi Penataran julukan Kabupaten Blitar sampai 2024 mendatang.
“Karena dari pengalaman selama di bawah kepemimpinan petahana (Rijanto – Marhaenis Urip Widodo), masyarakat masih banyak merasakan kegagalan,” ujar Triyanto, Jumat (18/12).
Lebih lanjut Triyanto menjelaskan masyarakat sepertinya menginginkan perubahan dan berharap besar dengan pemimpin baru. Setidaknya mereka harus bisa menjadikan Kabupaten Blitar semakin maju dan sejahtera.
“Karena banyak potensi daerah yang belum bisa termanfaatkan dengan maksimal, seperti sumber daya alam galian C yaitu tambang pasir. Kemudian pariwisata, serta sumber daya manusia yang tidak kaderisasinya,” jelasnya.
Dari sektor tambang galian C yaitu pasir, Triyanto menyayangkan selama 5-10 tahun terakhir tidak ada kesungguhan petahana untuk mengatur dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensinya luar biasa, kenapa Gunung Kidul, Magelang, dan Lumajang bisa mendapat PAD puluhan miliar tapi di Kabupaten Blitar tidak sampai Rp 100 juta,” tandasnya.
Padahal dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan kerusakan infrastruktur jalan sangat besar. Belum lagi bagi masyarakat desa yang terkena dampak polusi suara, debu, dan kerusakan jalan. “Bahkan ada bekas galian tambang yang dibiarkan, mengakibatkan korban jiwa karena tenggelam,” paparnya.
Triyanto menegaskan, apa yang terjadi di Kabupaten Blitar selama ini terkait tambang pasir sungguh ironis. Terkesan ada pembiaran baik oleh pemkab maupun oknum aparat penegak hukum. “Hilangnya potensi PAD yang masuk ke kantong pribadi oknum-oknum, kemudian masyarakat hanya merasakan dampaknya bertahun-tahun,” tegas Triyanto.
Kemudian, yang terbaru terkait bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19, yang pendataannya amburadul dan tidak transparan. Bahkan ada indikasi terjadinya mark up, pada nilai paket bantuan tersebut.
“Oleh karena itu, kami akan serius mengawasi kinerja bupati dan wakil bupati yang baru. Sejak dilantik sampai 100 hari pertama, bagaimana implementasi janji politiknya. Maka jangan salahkan rakyat, jika tidak ada kemajuan yang kongkrit akan ada aksi besar-besaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Blitar resmi menyatakan pasangan Mak Rini – Makdhe Rahmat sebagai pemenang dalam Pilbup Blitar tahun 2020. Mereka meraup 365.365 (58,84 %) suara, unggul dari pasangan petahana Rijanto – Marhaenis Urip Widodo yang hanya meraih 255.604 (41,16 %) suara.
Pertama kali yang akan mereka lakukan setelah resmi pelantikan pada Pebruari 2020 mendatang, yaitu memperbaiki infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.(*)
