Lintas7News.com – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan pemerintahannya berhenti memberikan bantuan militer kepada Arab Saudi dalam peperangan di Yaman.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Biden mendesak perang itu, yang dipandang sebagai konflik antara Arab Saudi dan Iran, harus segera diakhiri.
Biden juga menunjuk diplomat senior AS, Timothy Lenderking, sebagai utusan khusus untuk Yaman dalam upaya meningkatkan diplomasi AS guna mengakhiri perang di Yaman yang dinilai telah menciptakan bencana kemanusiaan.
“Perang ini harus diakhiri,” kata Presiden AS Joe Biden, saat berkunjung ke Kementerian Luar Negeri AS di Washington D.C.
“Dan untuk menegaskan komitmen kami, kami mengakhiri semua dukungan Amerika terhadap serangan operasi dalam perang Yaman, termasuk penjualan senjata,” lanjut Biden.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan Yaman sebagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dan jutaan penduduknya di mengalami kelaparan.
“Pada saat yang sama, Arab Saudi menghadapi serangan rudal, serangan UAV (drone) dan ancaman lain dari pasukan yang dikirim Iran di berbagai negara. Kami akan terus mendukung dan membantu arab Saudi mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan rakyatnya,” ujar Biden.
Arab Saudi menyambut baik pernyataan Biden, terutama komitmennya terhadap pertahanan negara dan mengatasi ancaman yang mengintainya.
Koalisi Militer yang dipimpin Arab Saudi menyerbu Yaman pada 2015. Hal itu dilakukan sebagai langkah memerangi pemberontak Houthi yang disebut dibantu oleh Iran.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan bahwa akhir dukungan AS untuk operasi koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tidak mencakup upaya untuk memerangi kelompok teroris Al-Qaeda.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric. merespon baik langkah AS.
“Setiap langkah yang mengurangi jumlah senjata, kegiatan militer, akan disambut dan akan memberikan lebih banyak ruang, lebih banyak harapan, tak sekedar untuk pembicaraan tetapi, yang lebih penting, memberikan banyak harapan bagi rakyat Yaman,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri AS juga meninjau ulang keputusan memasukkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris, yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.
PBB dan lembaga terkait mendesak agar penunjukan itu dibatalkan, mengingat hal tersebut justru memperparah kondisi kelaparan di Yaman.
(CNNIndonesia/ZA)
