Lintas7News.com – Negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) disebut tidak mencapai kesepakatan bersama terkait usulan pembebasan tahanan politik di Myanmar, dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu (24/4) pekan lalu.
Menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan dalam rapat tersebut, usul untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang ditangkap sejak kudeta pada 1 Februari lalu menjadi salah satu poin konsensus yang disepakati negara ASEAN dalam KTT khusus membahas situasi Myanmar itu.
Akan tetapi, dalam pernyataan terakhir pada akhir pertemuan, poin tentang usulan pembebasan tahanan politik ternyata diperhalus dan tidak tegas, kata dua sumber kepada Reuters.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Penghapusan usulan pembebasan tahanan politik junta Myanmar menimbulkan kekecewaan para aktivis hak asasi manusia dan penentang kudeta. Sejumlah aktivis menganggap KTT yang turut dihadiri pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, itu tidak banyak membantu menekan junta militer untuk memulihkan situasi.
Para aktivis memaparkan setidaknya 3.389 orang ditahan karena menentang junta militer sejak kudeta 1 Februari. Sebanyak hampir 750 orang juga dilaporkan tewas dalam periode yang sama.
Di antara para tahanan politik junta militer itu termasuk pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, serta presiden Myanmar, Win Myint, yang dipilih secara demokratis dan sejumlah anggota parlemen.
Sementara itu, rapat darurat ASEAN tersebut pada akhirnya menyimpulkan lima poin konsensus.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengklaim pemimpin junta militer Myanmar sepakat untuk mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil.
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga menyebut Min Aung Hlaing tidak menentang usulan untuk mengirim bantuan kemanusiaan.
(CNNIndonesia/RI)
