Lintas7News.com – Banyak warga Arab Saudi yang disebut meninggalkan konservatisme sejak Kerajaan dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mulai 2017 lalu.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia sekaligus Ketua Kajian Timur Tengah, Yon Machmudi, mengatakan hal tersebut juga dipengaruhi keinginan MBS yang ingin memodernisasi negara.
“Ini karena kebijakan MBS yang ingin menjadikan Saudi negara modern dan menjadi tempat nyaman bagi para pengunjung dari Barat,” katanya, Kamis (16/12).
MBS, lanjutnya mulai merevisi aturan-aturan keagamaan yang konservatif. Program visi 2030 Saudi menuntut Saudi melakukan modernisasi guna menumbuhkan ekonomi dari sektor non minyak.
“Sektor hiburan dan pariwisata juga menjadi alternatif baru bagi pendapatan negara,” ucap dia lagi.
Namun demikian, kebebasan yang berkaitan dengan politik masih terus dibatasi meski norma dan budaya akan dilonggarkan.
“Untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik masih dibatasi tetapi norma dan budaya akan dilonggarkan,”
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Sekjen Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Fahmi Salsabila, menyatakan hal serupa.
Kebebasan yang merujuk pada kebijakan MBS terkait pelonggaran bagi perempuan memang dilakukan, namun tidak soal kebebasan berekspresi.
“Kebebasan dalam arti bebas berpendapat, bebas mengkritik seperti dalam negara demokrasi tetap tidak bisa dilakukan bahkan lebih ketat,” ujarnya.
Ia kemudian melanjutkan, “Di era MBS ini satu sisi bebas, sisi lain tidak bebas dan makin ketat.”
Menurutnya, bagi pihak oposisi atau kritikus dan pembela hak asasi manusia makin berat di era MBS.
Fahmi menyadari hal semacam itu wajar di negara yang berbasis kerajaan. Bahkan di negara demokrasi pun banyak yang anti kritik.
“Apalagi MBS kan (punya) ambisi untuk menjadi raja menggantikan ayahnya, secara de facto sebetulnya MBS sudah punya kekuasaan seperti raja pada faktanya,” katanya.
MBS diangkat menjadi putra mahkota pada 2017 lalu. Ia disebut mengeluarkan gebrakan baru sebagai langkah mengubah kultur, dari negara konservatif menjadi lebih moderat. Terutama, dalam penerapan hukum syariat Islam.
Aturan itu diantaranya, mengizinkan pengunjung berpakaian bikini di pantai di wilayah tertentu, perempuan boleh hidup sendiri tanpa wali, perempuan boleh menyetir, ganti nama tanpa izin wali, dan perempuan masuk militer.
(CNNIndriani/RI)
