Lintas7News.com – Aksi demo di Blitar digelar di depan Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro. Mereka menuntut Bupati Blitar memberangus mafia tanah dan melaksanakan Nawa Cita Jokowi.
Puluhan orang tersebut merupakan massa dari Front Perjuangan Petani Mataraman. Mereka mengaku datang dari Desa Bululawang Kecamatan Bakung, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dan Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo.
Massa mulai bergerak pukul 10.30 WIB dan berusaha mendekati pintu gerbang Kankab Blitar di Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro. Koordinator aksi Mohamad Trijanto mengatakan, Kabupaten Blitar mendapatkan jatah sekitar 14 ribu hektare tanah redis atau tanah /lahan milik pemerintah sudah bersertifikat dan diberikan ke rakyat
Diketahui, prioritas Perhutanan Sosial dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang rencananya akan beralih ke Hutan Kemasyarakatan (HKM).
Namun sampai awal tahun 2022 ini, tanah yang diberikan kepada warga sekitar baru separuhnya. Sementara sekitar 7.500 hektare lainnya, dikuasai oleh perorangan yang mempekerjakan warga sekitar dengan upah murah disertai intimidasi.
“Kami melihat, bupati sengaja membiarkan mafia tanah mengambil keuntungan pribadi atas tanah-tanah yang belum jelas statusnya itu. Nol persen APBD yang seharusnya memfasilitasi warga sekitar untuk mendapatkan haknya sesuai nawa cita Jokowi!,” teriak Trijanto di depan massa, Rabu (2/2/2022).
Dilansir dari Detik.com – Massa menilai selain Bupati Blitar tidak melaksanakan Nawa Cita Jokowi dalam program reformasi agraria. Mereka juga menyerukan enam tuntutan. Di antaranya, Pemkab Blitar seharusnya mendukung program Nawa Cita Presiden Jokowi. Pemkab Blitar mengalokasikan dana APBD untuk memfasilitasi dua program itu. Dan Polres Blitar turut mendukung terealisasinya program reformasi agraria dengan memberikan perlindungan dan pengamanan dari ‘penguasa lahan’ yang melakukan intimidasi.
“Bayangkan juga, berapa miliar pendapatan daerah yang bocor karena penguasaan lahan secara pribadi,” tandasnya.
Pukul 10.50 WIB aksi beristirahat di gazebo depan Kankab Blitar. Beberapa perwakilan massa diminta masuk Kankab yang gerbang besinya tertutup rapat. Satu SSK Polres Blitar nampak menjaga ketat. Perwakilan massa ditemui Kepala Perkim, Kepala Bakesbangpol, BPN dan Inspektorat.
(Detik/RI)
